Borneonews24.com|LABUHANBATU – Dugaan penggunaan dokumen ganti rugi palsu yang menyeret seorang oknum anggota kepolisian kembali menjadi sorotan publik di Kabupaten Labuhanbatu. Persoalan tersebut bahkan memicu aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Pejuang Keadilan (AMMPK) di depan Polres Labuhanbatu.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan kepada aparat penegak hukum agar menuntaskan laporan yang diajukan oleh seorang warga bernama Erna Sinabang, yang mengaku menjadi korban dugaan penipuan hingga mengalami kerugian sebesar Rp180 juta.
Menurut informasi yang disampaikan dalam aksi tersebut, dugaan penipuan itu melibatkan seorang oknum anggota Polri berinisial GS yang bertugas di wilayah Polsek NA IX-X. Dalam perkara sebelumnya, GS diketahui pernah menjalani proses hukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 750/Pid.B/2021/PN Rap tertanggal 26 November 2021 yang menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan.
Namun demikian, persoalan hukum antara korban dan terlapor tidak berhenti pada perkara pidana tersebut. Korban kemudian menempuh jalur perdata melalui Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Rap.
Dalam perkembangannya, Erna Sinabang mengaku menemukan adanya dugaan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan surat ganti rugi yang sebelumnya diberikan oleh GS sebagai bentuk agunan atau jaminan. Dokumen tersebut berupa Surat Ganti Rugi tertanggal 8 Oktober 2009 yang tercatat dengan Nomor Register 593/022/BT/2009 tertanggal 10 Oktober 2009.
Berdasarkan temuan tersebut, korban kembali membuat laporan ke Polres Labuhanbatu atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen. Namun hingga saat ini, menurut pihak korban, laporan tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan sehingga menimbulkan kekecewaan dari korban maupun pihak pendamping.
Kondisi itulah yang kemudian mendorong AMMPK menggelar aksi demonstrasi di Polres Labuhanbatu. Dalam aksinya, massa menyampaikan sedikitnya 10 tuntutan kepada pihak kepolisian, salah satunya meminta agar dugaan pemalsuan dokumen tersebut segera diusut secara profesional, transparan, dan tuntas.
Koordinator aksi, Poso Harahap, menegaskan bahwa pihaknya meminta kepolisian memberikan kepastian hukum terhadap laporan masyarakat dan tidak membiarkan kasus tersebut berlarut-larut.
Usai pelaksanaan aksi, awak media menemui Erna Sinabang yang didampingi kuasa hukumnya, AKBP (Purn) Bambang Ardi, SH, MH dan Johansen Simanihuruk, SH, MH.
Dalam keterangannya, Erna berharap proses hukum dapat berjalan secara objektif dan memberikan keadilan bagi dirinya sebagai pelapor.
“Saya berharap Polres Labuhanbatu segera mengusut tuntas persoalan yang saya alami agar tidak mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian hanya karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi penerimaan yang diberikan jajaran Polres Labuhanbatu saat aksi berlangsung. Menurutnya, perwakilan kepolisian yang menerima audiensi menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan.
“Kami diterima dengan baik oleh pihak Polres yang diwakili Wakapolres dan jajaran Reskrim. Mereka berjanji akan menindaklanjuti persoalan yang saya alami,” tambahnya.
Secara hukum, apabila dugaan pemalsuan surat atau penggunaan dokumen palsu terbukti, maka perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pemalsuan Surat, yang ancaman pidananya dapat mencapai enam tahun penjara.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak GS maupun Polres Labuhanbatu belum memberikan keterangan resmi terkait substansi dugaan pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh Erna Sinabang. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.(Tim/Red)
