Borneonews24.com | JAKARTA — Penanganan laporan polisi yang berlarut-larut tanpa kejelasan perkembangan perkara menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum. Kondisi ini dapat menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi, profesionalitas, dan kepastian hukum bagi pelapor.(14/10).
Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berlaku sejak 2 Januari 2026, Pasal 158 huruf e mengatur penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah sebagai objek praperadilan.
Ketentuan tersebut membuka ruang bagi pihak yang memenuhi persyaratan hukum untuk meminta pengadilan menguji dugaan penundaan penanganan perkara yang tidak dapat dibenarkan secara hukum.
Dalam perspektif hukum acara pidana, kondisi tersebut dikenal sebagai undue delay, yakni penundaan proses hukum yang tidak semestinya. Namun, tidak setiap keterlambatan otomatis merupakan pelanggaran. Hakim tetap perlu menilai kronologi, alasan penundaan, serta langkah penyidikan yang telah dilakukan.
Karena itu, transparansi perkembangan perkara dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi bagian penting dari akuntabilitas aparat penegak hukum.
Kepastian hukum merupakan hak masyarakat. Apabila penanganan laporan mengalami penundaan tanpa alasan yang sah, praperadilan dapat menjadi salah satu mekanisme pengujian sesuai ketentuan KUHAP. Penerapannya tetap bergantung pada persyaratan hukum, kedudukan pemohon, dan penilaian pengadilan.
(By/Liputan)
Tim/Redaksi
