Borneonews24.com | PONTIANAK — Aktivitas pengelolaan dan produksi air mineral kemasan ADUA di Jalan Karya Sosial, Kelurahan Parit Tokaya, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, menjadi sorotan masyarakat.
Warga mempertanyakan dugaan aktivitas pembakaran material bekas produksi atau limbah yang disebut menimbulkan asap hitam pekat pada waktu-waktu tertentu.
Kondisi tersebut dinilai semakin mengkhawatirkan karena saat ini Kota Pontianak dan sejumlah wilayah Kalimantan Barat sedang menghadapi kondisi udara berkabut asap pada musim kemarau.
Seorang warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan mengatakan, aktivitas pembakaran tersebut diduga telah berlangsung cukup lama.
> “Sudah lama terjadi. Pada jam-jam tertentu keluar asap hitam pekat. Yang kami pertanyakan, apa yang sebenarnya dibakar dan apakah pembakaran tersebut sesuai SOP?” ujar warga.
DIDUGA DIKELOLA BENI
Warga juga menyebut bahwa usaha air kemasan ADUA tersebut diduga dimiliki atau dikelola oleh seseorang bernama Beni.
Namun, informasi mengenai identitas dan status kepemilikan tersebut masih memerlukan konfirmasi dan verifikasi lebih lanjut dari pihak pengelola maupun instansi yang memiliki data legalitas usaha.
Karena itu, penyebutan nama tersebut dalam pemberitaan ini merupakan keterangan yang diperoleh dari warga dan belum dimaksudkan sebagai kesimpulan mengenai kepemilikan usaha.
PEMBAKARAN DI AREA YANG DISEBUT FASILITAS UMUM
Yang juga menjadi perhatian warga adalah lokasi yang disebut sebagai tempat pembakaran.
Menurut keterangan warga, aktivitas tersebut diduga dilakukan di area yang disebut sebagai fasilitas umum/fasilitas sosial di sekitar Jalan Karya Sosial.
Jika informasi tersebut benar, pemerintah perlu memeriksa bukan hanya persoalan asap dan limbah, tetapi juga status lahan serta dasar penggunaan lokasi tersebut.
Pertanyaan publik menjadi semakin penting:
Apakah lokasi tersebut merupakan bagian dari area operasional ADUA?
Apakah penggunaannya memiliki dasar yang sah?
Apakah kegiatan pembakaran diperbolehkan di lokasi tersebut?
PEMKOT DIMINTA TURUN LANGSUNG
Masyarakat meminta Pemerintah Kota Pontianak melalui instansi terkait melakukan pemeriksaan langsung terhadap lokasi.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya menyangkut izin usaha, tetapi juga:
Persetujuan Lingkungan;
dokumen UKL-UPL/SPPL atau dokumen lingkungan sesuai klasifikasi kegiatan;
mekanisme pengelolaan limbah;
jenis material yang dibakar;
SOP pengelolaan dan pemusnahan limbah;
sumber asap hitam;
kondisi kualitas udara di sekitar lokasi;
serta status penggunaan lahan yang disebut sebagai lokasi pembakaran.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga dinilai perlu melakukan pemeriksaan teknis apabila ditemukan aktivitas pembakaran yang menghasilkan asap pekat.
JANGAN SAMPAI USAHA BERJALAN, LINGKUNGAN TERABAIKAN
Warga menegaskan bahwa persoalan ini bukan berarti masyarakat menolak keberadaan kegiatan usaha.
Menurut mereka, usaha tetap boleh berjalan sepanjang memenuhi ketentuan hukum dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar.
> “Kami tidak melarang orang berusaha. Silakan usaha, tetapi harus sesuai aturan. Jangan sampai masyarakat sekitar yang harus menghirup asap kalau memang ada pembakaran,” ungkap warga.
Masyarakat juga meminta pemerintah memastikan apakah material yang dibakar benar merupakan limbah kegiatan produksi dan bagaimana klasifikasinya.
Jangan sampai semua material bekas produksi langsung dibakar tanpa mengetahui karakteristik dan ketentuan pengelolaannya.
PUBLIK MENUNGGU JAWABAN
Ada sejumlah pertanyaan yang kini menunggu jawaban dari pemerintah maupun pihak pengelola ADUA:
Apa yang dibakar?
Dari mana material tersebut berasal?
Apakah benar merupakan limbah produksi?
Apakah pembakaran dilakukan secara rutin?
Apakah kegiatan tersebut tercantum dalam dokumen lingkungan?
Apakah lokasi pembakaran memiliki dasar penggunaan yang sah?
Siapa sebenarnya pemilik atau pengelola usaha ADUA tersebut?
Dan yang paling penting:
APAKAH SELURUH AKTIVITAS PRODUKSI DAN PENGELOLAAN LIMBAH ADUA TELAH SESUAI DENGAN ATURAN LINGKUNGAN YANG BERLAKU?
Masyarakat berharap pertanyaan tersebut tidak berhenti sebagai keluhan.
Pemkot Pontianak diminta turun ke lapangan, melakukan pemeriksaan secara objektif, kemudian membuka hasil pemeriksaan kepada publik.
Apabila seluruh kegiatan ternyata sesuai ketentuan, masyarakat tentu berhak mendapatkan penjelasan.
Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat berharap pemerintah mengambil tindakan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.
Sementara itu, pihak pengelola ADUA, termasuk pihak yang disebut warga bernama Beni, juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan atas seluruh dugaan tersebut.
Catatan redaksi: Dugaan pembakaran limbah, penggunaan fasilitas umum/fasilitas sosial, serta informasi mengenai nama Beni sebagai pemilik/pengelola belum merupakan fakta yang telah terverifikasi secara resmi dan masih terbuka untuk dikonfirmasi kepada pihak ADUA serta instansi berwenang.(*/Red)
