Borneonews24.com | MERANGIN, JAMBI — Di tengah gencarnya upaya penertiban aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Merangin, Jambi, keberadaan tiga alat berat jenis excavator merek Sumitomo dan Zoomlion di wilayah Desa Pulau Layang, Kecamatan Batang Masumai, kembali memunculkan tanda tanya publik.

 

Tiga unit alat berat tersebut dilaporkan terpantau berada di kawasan yang diduga menjadi lokasi aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Informasi tersebut dihimpun media ini dari keterangan warga dan pantauan terhadap keberadaan alat berat di sekitar lokasi pada Kamis (3/9/2026).

 

Lokasi yang dimaksud disebut berada tidak jauh dari akses jalan aspal. Dari arah gapura Desa Pulau Layang, kendaraan menuju lokasi dengan mengambil arah belok kanan dan jaraknya disebut relatif dekat dari jalan utama.

 

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penggunaan excavator dalam aktivitas pertambangan emas memiliki kapasitas pengerukan yang jauh lebih besar dibandingkan metode pertambangan manual. Apabila benar digunakan untuk PETI, aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum sekaligus dampak lingkungan yang lebih luas.

 

Diduga Berkaitan dengan Pah dan Asep

 

Berdasarkan informasi yang diterima media ini, tiga excavator tersebut disebut-sebut berkaitan dengan dua warga yang masing-masing disebut berinisial Pah dan Asep.

 

Pah disebut berasal dari Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Manau, sedangkan Asep disebut merupakan warga Desa Pulau Baru, Kecamatan Batang Masumai.

 

Namun demikian, informasi mengenai kepemilikan maupun keterlibatan kedua nama tersebut masih berupa dugaan berdasarkan keterangan warga. Media ini belum memperoleh dokumen kepemilikan alat berat maupun pernyataan langsung dari pihak yang disebut.

 

Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku mengetahui keberadaan alat berat tersebut.

 

«“Tiga alat berat excavator itu disebut milik Pah dan Asep. Sekarang mereka melakukan penambangan emas menggunakan alat berat di Desa Pulau Layang,” ujar warga tersebut.»

 

Selain keberadaan excavator, warga juga menyebut terdapat tumpukan minyak solar di sekitar lokasi yang diduga dipersiapkan untuk kebutuhan operasional alat berat.

 

Temuan tersebut tentu masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait untuk memastikan apakah solar tersebut benar digunakan bagi kegiatan pertambangan dan apakah aktivitas di lokasi memiliki legalitas.

 

Bukan Sekadar Soal Izin

 

Jika aktivitas tersebut nantinya terbukti merupakan PETI, persoalannya tidak berhenti pada aspek perizinan pertambangan.

 

Penggunaan alat berat untuk mengeruk tanah dan material dalam kegiatan pertambangan emas dapat membawa konsekuensi terhadap kondisi lingkungan, mulai dari perubahan bentang alam, kerusakan vegetasi, sedimentasi, hingga potensi pencemaran apabila kegiatan dilakukan tanpa standar pengelolaan lingkungan yang semestinya.

 

Di sisi lain, aktivitas pertambangan tanpa izin juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi. Keuntungan dari aktivitas pertambangan dapat dinikmati oleh pihak tertentu, sementara dampak ekologisnya berpotensi ditanggung masyarakat dalam jangka panjang.

 

Karena itu, dugaan aktivitas PETI menggunakan alat berat membutuhkan penanganan yang tidak semata-mata berorientasi pada penertiban di permukaan, tetapi juga penelusuran terhadap rantai aktivitasnya.

 

Publik Pertanyakan Konsistensi Penertiban

 

Persoalan PETI bukan perkara baru di Kabupaten Merangin. Aparat penegak hukum selama ini diketahui melakukan berbagai langkah penertiban terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin.

 

Namun, muncul pertanyaan ketika di tengah operasi penertiban masih terdapat laporan mengenai dugaan penggunaan alat berat untuk kegiatan serupa.

 

Jika benar tiga excavator tersebut digunakan untuk aktivitas PETI, masyarakat tentu mempertanyakan bagaimana alat berat dengan ukuran besar dapat beroperasi tanpa terdeteksi atau ditindak.

 

Terlebih, lokasi yang disebut berada relatif dekat dengan akses jalan aspal dan tidak berada di kawasan yang sulit dijangkau.

 

Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku yang berada di lapangan. Jika sebuah aktivitas ilegal memang terbukti menggunakan modal besar dan alat berat, maka pihak yang berada di balik pembiayaan, kepemilikan alat, penyediaan bahan bakar, hingga jaringan operasionalnya juga layak ditelusuri sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

 

Jangan sampai pemberantasan PETI hanya terlihat tegas terhadap pelaku skala kecil, sementara aktivitas dengan dukungan modal dan alat berat justru tidak tersentuh.

 

Aparat Diminta Verifikasi Langsung

 

Masyarakat kini menunggu langkah konkret aparat penegak hukum untuk memastikan informasi mengenai tiga excavator tersebut.

 

Jika setelah pemeriksaan di lapangan ditemukan bukti bahwa alat berat tersebut memang digunakan untuk aktivitas pertambangan emas tanpa izin, aparat diharapkan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum.

 

Sebaliknya, apabila aktivitas tersebut ternyata memiliki legalitas atau alat berat tersebut digunakan untuk kegiatan lain yang sah, klarifikasi resmi juga penting disampaikan kepada publik.

 

Langkah tersebut diperlukan agar informasi yang beredar tidak berkembang menjadi spekulasi dan tudingan tanpa dasar.

 

Lebih jauh, penertiban PETI idealnya dilakukan secara konsisten dan transparan. Siapa pun pelakunya, baik pekerja lapangan maupun pemodal, harus diperlakukan berdasarkan fakta dan proses hukum yang berlaku.

 

Kini perhatian publik tertuju pada tiga excavator yang disebut berada di wilayah Desa Pulau Layang tersebut.

 

Apakah keberadaannya akan segera diverifikasi dan ditindaklanjuti aparat, atau justru kembali menjadi aktivitas yang luput dari pengawasan?

 

Jawaban atas pertanyaan itu bukan hanya menyangkut tiga unit alat berat, tetapi juga menjadi ujian terhadap konsistensi penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Merangin.

 

Catatan: Pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini belum memberikan keterangan atau konfirmasi kepada media. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai prinsip keberimbangan dalam pemberitaan jurnalistik.

 

(TIM/RED).