Borneonews24.com||Cianjur, 29 Maret 2025 – Dugaan praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34-432-13, Desa Suka Mekar, Kecamatan Sukanegara, Kabupaten Cianjur, kembali mencuat. Aktivitas ilegal ini diduga semakin terang-terangan dilakukan, bahkan hingga menyebabkan intimidasi terhadap wartawan yang sedang melakukan peliputan di lokasi.

Sejumlah kendaraan roda empat, seperti Avanza, Zebra, Expas, dan minibus lainnya, terpantau keluar-masuk SPBU secara berulang kali untuk mengisi BBM jenis Pertalite. Kejanggalan ini mendorong sejumlah awak media untuk mengonfirmasi dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi kepada aparat kepolisian setempat.

Kapolsek Sukanegara, AKP Dedi, saat dikonfirmasi pada Jumat (28/3/2025), mengaku tidak mengetahui adanya praktik ilegal tersebut. “Saat ini anggota sedang berada di luar semua. Nanti akan kami cek di lapangan. Coba kirimkan foto-foto kendaraan yang bolak-balik mengisi BBM di SPBU,” ujarnya kepada wartawan.

Sambil menunggu tanggapan lebih lanjut dari kepolisian, awak media mendatangi langsung SPBU yang berjarak sekitar 400 meter dari Polsek Sukanegara. Di lokasi, wartawan mendapati sebuah mobil Toyota Avanza berwarna putih dengan nomor polisi F 1446 WN yang dikemudikan seorang wanita berseragam organisasi Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (HIPAKAD). Wanita tersebut diketahui merupakan istri dari Asep Garong, anggota HIPAKAD Sukanegara.

Ketika dimintai keterangan, wanita itu enggan memberikan komentar dan justru segera menghubungi rekan-rekan ormasnya. Tak lama kemudian, sejumlah anggota organisasi masyarakat (ormas) lain, termasuk dari Pemuda Pancasila (PP) dan HIPAKAD, berdatangan ke lokasi dan mencoba mengintimidasi para wartawan yang sedang meliput dugaan pelangsiran BBM bersubsidi.

Hasil investigasi di lokasi menunjukkan bahwa kendaraan pribadi tersebut telah dimodifikasi dengan menambahkan jerigen di dalamnya dan menggunakan barcode lebih dari 20 kali. Hal ini jelas merupakan bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Situasi semakin memanas ketika sejumlah anggota ormas meminta wartawan untuk menghapus foto dan video yang telah diambil. Bahkan, salah satu anggota ormas terlihat membawa senjata tajam di pinggangnya, yang semakin membuat suasana tidak kondusif.

Merasa terancam, salah satu wartawan segera menghubungi Kapolsek Sukanegara untuk meminta pengamanan di lokasi. Namun, wanita supir mobil pelangsir BBM bersubsidi tersebut justru mengklaim bahwa aktivitas mereka sudah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian, bahkan hingga ke tingkat Polres dan Polda.

Ketika awak media kembali mengonfirmasi Kapolsek Sukanegara, AKP Dedi menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya koordinasi seperti yang diklaim oleh pelaku. “Saya tidak mengetahui siapa yang mereka maksud telah berkoordinasi. Kami akan melakukan pengecekan lebih lanjut,” ucapnya.

Wartawan juga berupaya menghubungi pengawas SPBU 34-432-13, Beni, melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan atau klarifikasi terkait dugaan praktik pelangsiran BBM bersubsidi di SPBU tersebut.

Praktik ini jelas merugikan masyarakat dan negara, mengingat BBM bersubsidi seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, bukan untuk diperjualbelikan secara ilegal. Oleh karena itu, awak media dan sejumlah aktivis akan segera melaporkan kasus ini kepada Gubernur Jawa Barat, Mabes Polri, Kapolda Jawa Barat, dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar segera ditindaklanjuti.

Aktivitas mafia BBM yang semakin berani ini menunjukkan perlunya tindakan tegas dari aparat penegak hukum (APH). Selain mendesak agar para pelaku segera diproses hukum, sejumlah pihak juga meminta agar SPBU 34-432-13 diblokir dan izin operasionalnya dicabut jika terbukti terlibat dalam praktik ilegal ini.

Masyarakat pun berharap agar aparat keamanan tidak menutup mata terhadap praktik yang telah berlangsung lama ini. Transparansi dalam penegakan hukum harus menjadi prioritas agar mafia BBM di Cianjur bisa diberantas hingga ke akar-akarnya.

 

(Indrasyarial S.)

Red / Gugun