Borneonews24.com | KAYONG UTARA, KALBAR — Kehadiran Kawasan Industri Pulau Penebang yang disebut berkaitan dengan program strategis nasional memunculkan keluhan dari sejumlah nelayan di wilayah pesisir Kayong Utara, Kalimantan Barat. Mereka mengaku mengalami penurunan hasil tangkapan dan peningkatan biaya melaut sejak aktivitas pembangunan dan pertambangan berlangsung di sekitar Pulau Penebang.
Keluhan tersebut terutama berkaitan dengan kondisi perairan, perubahan wilayah tangkap, serta meningkatnya lalu lintas kapal dan aktivitas pengangkutan material menuju kawasan industri.
Sejumlah nelayan yang ditemui awak media mengatakan kondisi perairan yang sebelumnya menjadi wilayah tangkap produktif kini tidak lagi memberikan hasil seperti sebelumnya. Mereka menduga perubahan tersebut berkaitan dengan aktivitas pembangunan dan pertambangan di kawasan Pulau Penebang.
Salah seorang nelayan, yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, mengatakan hasil tangkapan yang dahulu dapat mencapai jumlah besar dalam sekali melaut kini jauh berkurang.
Menurut dia, nelayan saat ini kesulitan mendapatkan hasil tangkapan hingga ratusan kilogram, sementara sebelumnya hasil tangkapan dalam kondisi tertentu disebut dapat mencapai hitungan ton.
“Dulu hasil tangkapan masih maksimal. Sekarang untuk mendapatkan ratusan kilogram saja sulit,” ujar nelayan tersebut.
Ia juga mengaitkan kondisi itu dengan dugaan perubahan kualitas perairan serta aktivitas pertambangan yang berlangsung di sekitar Pulau Penebang.
Namun, dugaan mengenai pencemaran dan dampak langsung terhadap hasil tangkapan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan kualitas air, kajian lingkungan, serta data hasil tangkapan nelayan sebelum dan sesudah aktivitas pembangunan berlangsung.
Persoalan lain yang dikeluhkan nelayan adalah semakin terbatasnya ruang untuk menangkap ikan.
Nelayan tradisional yang selama ini mengandalkan perairan sekitar Pulau Penebang disebut harus mencari lokasi tangkap yang lebih jauh. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap biaya operasional karena kebutuhan bahan bakar dan waktu melaut menjadi lebih besar.
Di sisi lain, hasil tangkapan justru disebut mengalami penurunan.
Situasi itu membuat posisi ekonomi nelayan menjadi semakin tertekan. Jika biaya melaut meningkat sementara hasil tangkapan menurun, margin pendapatan nelayan otomatis ikut menyusut.
Dampaknya juga berpotensi dirasakan konsumen melalui harga ikan di pasar apabila pasokan dari nelayan lokal semakin terbatas.
Nelayan juga menyoroti aktivitas pembangunan kawasan industri yang menyebabkan meningkatnya lalu lintas perairan. Kapal pengangkut material disebut hilir-mudik menuju Pulau Penebang untuk mendukung kebutuhan pembangunan kawasan tersebut.
Mereka khawatir aktivitas tersebut memengaruhi ekosistem pesisir yang selama ini menjadi habitat ikan, udang dan biota laut lainnya.
Selain lalu lintas kapal, warga juga menyampaikan dugaan adanya aktivitas pertambangan menggunakan bahan peledak serta penempatan material di sekitar pesisir untuk kebutuhan reklamasi.
Menurut keterangan warga, air di sekitar kawasan menjadi lebih keruh. Mereka menduga kondisi tersebut berkaitan dengan aktivitas pengerjaan dan material tambang yang ditempatkan di sekitar pulau.
Kendati demikian, klaim mengenai penggunaan bahan peledak dan dugaan pencemaran tersebut perlu dikonfirmasi kepada pengelola kawasan, perusahaan terkait, serta instansi teknis yang memiliki kewenangan di bidang pertambangan, lingkungan hidup dan keselamatan pelayaran.
Sebab, dampak suatu kegiatan terhadap ekosistem laut tidak cukup hanya dinilai dari perubahan visual air atau berkurangnya hasil tangkapan. Diperlukan data ilmiah, antara lain hasil pengujian kualitas air, sedimentasi, kondisi biota serta kajian mengenai perubahan habitat dan wilayah tangkap.
DPRD Kayong Utara: Perusahaan Didukung, Hak Masyarakat Jangan Terabaikan,Keluhan nelayan tersebut kemudian dimintakan tanggapan kepada DPRD Kabupaten Kayong Utara pada 17 September 2026.
Anggota DPRD Kayong Utara, Kamiriluddin atau yang akrab disapa Pak Lud, mengatakan pihaknya tidak berada pada posisi menolak keberadaan perusahaan.
Menurut dia, kegiatan investasi dan pembangunan tetap dapat didukung sepanjang memberikan manfaat bagi masyarakat serta tidak mengabaikan hak-hak warga.
“DPRD Kayong Utara tidak anti perusahaan. Kami akan mendukung dan mensuport, tetapi jangan sampai kegiatan perusahaan merampas hak-hak masyarakat. Bagaimana perusahaan ini hadir justru dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Kamiriluddin.
Pernyataan tersebut menempatkan persoalan nelayan bukan semata sebagai pertentangan antara masyarakat dan investasi, melainkan sebagai pertanyaan mengenai bagaimana pembangunan kawasan industri berjalan tanpa mengorbankan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Untuk mendapatkan penjelasan mengenai aktivitas pelayaran dan pengangkutan material menuju Pulau Penebang, awak media berupaya melakukan konfirmasi kepada Syahbandar Ketapang pada 17 September 2026.
Namun, berdasarkan keterangan awak media, upaya untuk menemui Kepala Syahbandar Ketapang tidak terlaksana setelah petugas di kantor tersebut disebut menghalangi proses konfirmasi.
Dengan demikian, keterangan mengenai aspek keselamatan pelayaran, dokumen pengangkutan, manifest barang, serta pengawasan aktivitas bongkar-muat belum mendapatkan penjelasan dari pihak Syahbandar.
Persoalan lain muncul dari aktivitas bongkar-muat di Pelabuhan Suka Bangun, Ketapang.
Jamhari alias Jenggo, warga Suka Bangun, mengatakan terdapat sejumlah barang yang dikirim menuju Pulau Penebang melalui pelabuhan tersebut. Ia menyoroti dugaan lemahnya pemeriksaan terhadap barang yang akan dibawa menuju kawasan industri.
Menurut Jamhari, sejumlah kendaraan yang disebut tidak dilengkapi pelat nomor turut terlihat dalam aktivitas pengangkutan. Ia menduga kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dari instansi berwenang.
Namun, dugaan adanya barang yang diselundupkan belum dapat dipastikan kebenarannya. Hal tersebut membutuhkan pemeriksaan terhadap dokumen pengangkutan, manifest, asal-usul barang, tujuan pengiriman, serta prosedur pemeriksaan yang berlaku di pelabuhan.
Saat awak media melakukan pengecekan di Pelabuhan Suka Bangun, beberapa unit kendaraan terlihat melakukan aktivitas bongkar-muat. Dalam pengamatan tersebut, awak media menyebut tidak melihat petugas pelabuhan yang melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap aktivitas tersebut.
Temuan visual tersebut juga belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Diperlukan penjelasan resmi dari pengelola pelabuhan dan instansi terkait mengenai prosedur pengawasan bongkar-muat serta apakah aktivitas yang berlangsung telah memenuhi ketentuan.
Rangkaian keluhan tersebut pada akhirnya bermuara pada kebutuhan terhadap transparansi.
Jika Kawasan Industri Pulau Penebang merupakan bagian dari proyek strategis yang membawa investasi dan pembangunan berskala besar, maka informasi mengenai izin lingkungan, kajian dampak lingkungan, aktivitas pertambangan, lalu lintas kapal, pengelolaan material, hingga mekanisme perlindungan nelayan menjadi penting untuk diketahui publik.
Pemerintah daerah dan instansi teknis juga perlu memastikan apakah terdapat perubahan kualitas lingkungan perairan yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan.
Bagi nelayan, persoalannya sederhana: laut merupakan ruang hidup sekaligus sumber pendapatan.
Karena itu, pembangunan kawasan industri idealnya tidak berhenti pada indikator investasi dan infrastruktur. Keberhasilan pembangunan juga perlu diukur dari kemampuan menjaga ekosistem serta memastikan masyarakat yang telah lama menggantungkan hidup pada wilayah tersebut tetap memperoleh ruang ekonomi yang layak.
Sementara itu, sampai berita ini disusun, keterangan dari pengelola Kawasan Industri Pulau Penebang, perusahaan pertambangan terkait, pihak pengelola Pelabuhan Suka Bangun, serta Syahbandar Ketapang mengenai berbagai dugaan yang disampaikan warga belum diperoleh.
Konfirmasi dari pihak-pihak tersebut penting agar persoalan ini dapat dilihat secara utuh dan berimbang, sekaligus memastikan apakah keluhan nelayan merupakan dampak nyata kegiatan pembangunan atau membutuhkan penjelasan berdasarkan data lingkungan dan teknis yang lebih terukur.
Liputan/Dedy S.
Red/Gun*
