BORNEONESW24.com||Merangin – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Trans C1, DS Tanjung Benuang tepatnya di Blok 6, melewati PDAM, habis kebun karet sebelah kirim belok kiri trus ke bawah, Beroperasi Empat Set Dompeng, dan Tiga Box, didukung oleh 3 unit excavator merek Sumitomo, 1 Unit Alat Berat Merek Sany, dan satu unit alat berat merek Hitachi, tampa ada memikirkan dampak kerusakan lingkungan, dan pencemaran aliran sungai ulah kegiatan penambangan emas ilegal tersebut. Minggu, 27/01/2025.
Di Blok 6 desa tanjung benuang ini menjadi ladang empuk oleh Aris Black, Aep, Uda Ep, dan Begel mengobrak abrik lahan untuk mencari butiran emas, tampa ada mengeluarkan pajak, kontribusi untuk pendapatan daerah PAD dan negara.
Meskipun Polres Merangin yang baru sempat deklarasi melawan aktivitas PETI di Merangin dengan menangkap 1 unit alat berat jenis excavator merek cat di desa parentak kecamatan panglan Jambu, dan Aktivitas Peti di Rantau panjang dengan tersangka sebanyak 9 orang.
Di Desa Tanjung benuang kegiatan penambang emas ilegal masih menjadi favorit bagi sebagian masyarakat untuk mencari kekayaan.
Sudah sepatutnya pemimpin kepolisian daerah merangin AKBP Roni, dan Kodim 0420/ Sarko untuk bahu membahu bersama menertibkan semua tabang emas ilegal, yang selama ini beroperasi di wilayah bumi tali undang tabang teliti yang kita cintai ini.
Padahal dampak dari aktivitas PETI sangat berbahaya, tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi masyarakat sekitar serta masyarakat yang hidup di bantaran sungai yang beresiko menghadapi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
Lebih parahnya lagi, aktivitas tabang emas ilegal ini juga menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri atau Air Raksa. Penggunaan merkuri atau air Raksa yang menjadi salah satu bahan utama dalam proses pemisahan emas dengan logam hitam sering masyarakat sebut Dalam diketahui sangat merusak lingkungan. Sebuah studi mencatat bahwa 37% emisi merkuri global berasal dari aktivitas penambangan emas tampa izin (PETI) atau tambang emas ilegal. Kondisi ini menjadikan PETI di Merangin ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan setempat.
Selain itu BBM Solar sebagai penggerak mesin Dompeng, dan alat excavator juga diduga menggunakan BBM jenis solar bersubsidi yang di dapatkan dari sumber yang diduga bertentangan dengan hukum, karena peruntungan BBM subsidi jenis Solar regulasi yang di buat oleh pemerintah dalam hal ini pertamina sudah sangat ketat.
Namun kurangnya pengawasan dari Kepolisian terhadap pelangsir di Pom bensin pertamina membuat kebutuhan BBM jenis solar dapat di beli oleh pelaku PETI dari pelangsir tersebut.
Serta banyak Mobil jenis Cery sebagai angkutan BBM dari provinsi penyangga seperti sumatera Selatan, Padang Dan Bengkulu juga menjadi penyebab mudahnya pelaku peti mendapat BBM sebagai kebutuhan penggerak mesin.
Aktivitas PETI jelas tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), dan BBM solar yang di beli dari sumber yang diduga ilegal, namun kegiatan ini masih berlangsung tanpa hambatan.
Menurut Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelaku PETI dapat dijerat dengan Pasal 158 yang mengancam hukuman penjara hingga 5 tahun.
Polres Merangin di minta serius dalam memberantas peti di Merangin dengan memotong rantai pemasok BBM solar di setiap Pom bensin dan Jalan masuk dari Provinsi penyanggah, sehingga pemasok BBM solar dapat di putus. Jika BBM sudah tidak ada maka aktivitas peti juga akan berhenti.
(Sahrial)
Editor/Gugun
