Borneonews24.com||Kudus, 29 November 2024 – Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Polri terus memperkuat langkah-langkah preventif dalam memberantas korupsi. Kali ini, upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi antikorupsi di lingkungan Pengadilan Agama Kudus.
Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Yudi Purnomo Harahap, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada aparatur sipil negara (ASN) dan hakim di pengadilan tersebut. “Tujuan utama kami adalah mencegah praktik korupsi seperti suap, pemerasan, dan gratifikasi yang seringkali terjadi di institusi yang memiliki kewenangan besar,” ujar Yudi, yang sebelumnya pernah bertugas sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yudi, yang memiliki pengalaman luas dalam menangani kasus di berbagai tingkat peradilan, menekankan pentingnya pencegahan sebagai langkah strategis untuk menciptakan lembaga peradilan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. “Kami tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga ingin memperbaiki sistem agar lebih transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Ketua Pengadilan Agama Kudus, H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H., mengapresiasi kegiatan ini dan menilai kehadiran Yudi memberikan perspektif berharga. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh jajaran kami memegang teguh prinsip integritas. Pencegahan korupsi menjadi prioritas utama dalam menciptakan peradilan yang bersih,” ungkap Halim.
Halim juga mengungkapkan bahwa pihaknya terbuka terhadap saran dan masukan dari para ahli, termasuk Yudi, dalam membangun sistem yang lebih baik untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Polres Kudus, Kejaksaan Negeri, dan Pemerintah Kabupaten Kudus.
Di akhir acara, Yudi menegaskan bahwa Satgassus Pencegahan Korupsi Polri akan terus melakukan kegiatan serupa di berbagai wilayah. “Polri berkomitmen mendukung pemerintah dan Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas. Sosialisasi seperti ini adalah bagian dari langkah nyata untuk mencapainya,” tutupnya.
Langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat budaya antikorupsi di institusi hukum dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia.
Red/Gugun
