Borneonews24.com | Lampung Tengah – 19 Maret 2026 | Penanganan dugaan kasus penganiayaan yang melibatkan oknum guru berinisial HA di Kabupaten Lampung Tengah menuai sorotan tajam publik. Meski proses hukum pidana telah berjalan dan yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan, penanganan di ranah administratif oleh Inspektorat daerah dinilai lamban dan belum menunjukkan kepastian.
Berdasarkan data yang dihimpun, laporan dugaan penganiayaan tersebut telah disampaikan ke Inspektorat Lampung Tengah sejak 6 Januari 2026. Tahapan klarifikasi terhadap pihak terkait disebut telah dilakukan pada awal Februari 2026. Namun hingga pertengahan Maret 2026, belum ada kejelasan mengenai hasil pemeriksaan maupun rekomendasi sanksi disiplin terhadap yang bersangkutan.
Sementara itu, aparat kepolisian melalui Polsek Gunung Sugih, Polres Lampung Tengah, telah menetapkan HA sebagai tersangka sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 3 Maret 2026, dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan.
Namun demikian, proses administratif di lingkungan pemerintah daerah justru dinilai belum berjalan optimal dan cenderung lambat.
Saat dikonfirmasi, Irbansus Inspektorat Lampung Tengah, Adit, menyatakan bahwa pihaknya berhati-hati dalam mengambil langkah. “Kami harus cermat. Ada kekhawatiran jika salah dalam menjatuhkan sanksi, bisa digugat ke PTUN,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memunculkan kritik. Sejumlah kalangan menilai bahwa kehati-hatian tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda kepastian hukum administratif, terlebih ketika proses pidana atas dugaan perbuatan telah berjalan.
Ketua Lembaga Perempuan Pemerhati Pendidikan, Nelson Aruan, menjelaskan bahwa penanganan disiplin ASN dalam kasus dugaan pelanggaran memang memiliki tahapan prosedural. Namun demikian, proses tersebut harus tetap berjalan dalam batas waktu yang wajar.
“Pemanggilan terhadap ASN dilakukan paling lambat tujuh hari kerja sebelum pemeriksaan. Jika tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua dalam kurun waktu yang sama. Secara umum, investigasi atas dugaan pelanggaran dapat berlangsung beberapa minggu hingga satu atau dua bulan, tergantung kompleksitas kasus,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa hasil akhir berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menjadi dasar penjatuhan sanksi disiplin, mulai dari ringan hingga berat, termasuk pemberhentian.
Dalam konteks pidana, dugaan penganiayaan tersebut berpotensi dijerat Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara hingga 2 tahun 8 bulan, atau lebih berat apabila menimbulkan luka serius.
Dalam ranah administratif, dugaan pelanggaran oleh ASN mengacu pada:
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
Pelanggaran berat dapat berujung pada pemberhentian.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
ASN wajib menjaga integritas dan perilaku agar tidak merusak citra institusi.
Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat memiliki kewajiban menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, independen, dan tepat waktu.
Mengacu pada:
PP Nomor 12 Tahun 2017
PermenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2021
Jika terbukti terdapat dugaan kelalaian atau keterlambatan penanganan, maka dapat berimplikasi pada:
Evaluasi kinerja pejabat terkait
Sanksi disiplin ASN
Rekomendasi pemeriksaan oleh Ombudsman RI
Pemeriksaan etik dan administratif lanjutan
Desakan Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut integritas dunia pendidikan dan profesionalitas ASN. Publik berharap penanganan dugaan kasus ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak berlarut-larut.
Kepastian hukum dinilai penting, baik dalam proses pidana maupun administratif, guna memberikan keadilan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Inspektorat Lampung Tengah belum memberikan keterangan lanjutan terkait perkembangan hasil pemeriksaan atas dugaan kasus tersebut.
(Sumber : Tim-Liputan)
Red/Tim*
