Borneonews24.com | Pontianak, Kalbar – Langkah cepat dan tegas Kapolres Kubu Raya yang mencopot jabatan oknum Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) mendapat apresiasi luas dari publik. Tindakan tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa institusi Polri tidak menoleransi perilaku yang mencederai martabat dan etika, terutama di unit yang seharusnya menjadi pelindung bagi perempuan dan anak.
Dr. Herman Hofi Munawar, SH, pakar hukum dan kebijakan publik, menilai keputusan Kapolres Kubu Raya itu sebagai langkah awal yang krusial untuk menjaga integritas dan wibawa institusi kepolisian. Menurutnya, pencopotan jabatan tersebut adalah bentuk tanggung jawab moral sekaligus komitmen terhadap prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik.
“Tindakan cepat Kapolres Kubu Raya patut diapresiasi. Namun, pencopotan jabatan saja belum cukup. Kasus dugaan pelecehan verbal terhadap seorang advokat wanita ini harus ditindaklanjuti secara komprehensif, baik melalui jalur etik maupun pidana,” tegas Dr. Herman Hofi Munawar di Pontianak, Selasa (7/10/2025).
Ia menambahkan, publik kini menunggu langkah tegas Propam Polres Kubu Raya untuk memproses perkara tersebut melalui sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) secara transparan. Berdasarkan informasi yang berkembang, dugaan ucapan berkonotasi seksual serta tindakan melabrak meja yang dilakukan oleh oknum Kanit PPA itu telah memenuhi unsur pelanggaran etik dan disiplin berat.
“Dalam konteks etik, perbuatannya sudah lebih dari cukup untuk dijatuhi sanksi berat. Proses etik jangan berhenti di mutasi atau demosi. Pertimbangan menuju Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) layak dilakukan, agar menjadi efek jera dan pembersihan institusi dari oknum yang mencoreng citra Polri,” jelas Herman.
Lebih lanjut, Herman menilai bahwa penyelesaian kasus ini tidak cukup hanya pada level etik, tetapi juga harus berlanjut ke ranah pidana, mengingat tindakan pelecehan verbal masuk kategori tindak pidana kekerasan seksual nonfisik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Dalam pasal 5 UU tersebut dijelaskan, pelecehan seksual nonfisik meliputi “pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang dengan maksud merendahkan harkat dan martabatnya”. Selain itu, ketentuan ini juga dapat dijerat dengan Pasal 281 KUHP tentang perbuatan yang melanggar kesopanan di muka umum.
“Penegakan pidana terhadap oknum tersebut penting dilakukan untuk memastikan keadilan bagi korban. Aparat penegak hukum yang melakukan perbuatan tercela harus mendapatkan sanksi hukum yang sama, bahkan lebih berat, karena mereka justru memiliki tanggung jawab menjunjung tinggi hukum dan melindungi masyarakat,” tegasnya.
Dr. Herman menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa komitmen terhadap profesionalisme, transparansi, dan keadilan akan diuji dalam kasus ini. Jika proses etik dan pidana dijalankan secara terbuka, maka kepercayaan publik terhadap Polri akan semakin kuat.
“Langkah-langkah lanjutan ini menjadi ujian moral dan kelembagaan. Publik menanti bukti nyata bahwa Polri benar-benar konsisten dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
Reporter: Tim Redaksi
Editor: Redaksi Kalbar
Sumber: Dr. Herman Hofi Munawar, SH
