RIAU – BORNEONEWS24.COM, Siak, Minggu (5/10/2025) — Sejumlah mantan karyawan perkebunan sawit yang dahulu bekerja di PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V), kini beralih menjadi PTPN IV Regional 3 Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Riau, mengeluhkan belum dikembalikannya dana pemasangan meteran listrik yang pernah mereka keluarkan secara pribadi pada masa aktif bekerja.
Berdasarkan penelusuran media ini, keluhan tersebut berawal dari adanya surat perjanjian tertulis antara karyawan (pihak pertama) dan pihak perusahaan (pihak kedua), pada masa perusahaan masih berstatus PTPN V. Surat tersebut menyebutkan bahwa dana yang digunakan untuk pemasangan meteran listrik di rumah dinas karyawan akan dikembalikan setelah karyawan pensiun, berhenti, atau pindah dari perusahaan.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa hingga kini, meski beberapa karyawan telah pensiun, pengembalian dana yang dijanjikan belum terealisasi.
Salah satu pensiunan yang enggan disebut namanya menuturkan kepada wartawan bahwa ia dan rekan-rekannya masih menyimpan salinan surat perjanjian resmi yang ditandatangani kedua belah pihak serta dibubuhi cap basah oleh pejabat perusahaan saat itu.
“Surat perjanjian itu ditandatangani oleh kami sebagai pihak pertama dan oleh pihak kedua, Pak Pedoman Ginting, dari pihak perusahaan. Dalam perjanjian jelas tertulis bahwa uang kami akan dikembalikan setelah pensiun. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” ujar salah satu pensiunan, Minggu (5/10).
Menurutnya, biaya yang dikeluarkan bervariasi sesuai dengan daya listrik yang dipasang. Salah satunya yakni daya 900 watt dengan biaya sebesar Rp2.700.000. Dana tersebut digunakan untuk sambungan listrik rumah dinas yang ditempati karyawan pada saat itu.
“Kami waktu itu pasang meteran untuk penerangan rumah perusahaan dengan biaya sendiri. Salah satunya saya membayar Rp2,7 juta. Tapi sampai sekarang uang itu belum dikembalikan,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Pedoman Ginting, pihak yang menandatangani perjanjian sebagai perwakilan perusahaan pada masa PTPN V, membenarkan adanya perjanjian tersebut. Ia menyebutkan bahwa penggantian dana pemasangan listrik itu melibatkan koperasi karyawan (KOPKAR).
“Memang dulu ada perjanjian, tapi yang mengganti itu pihak koperasi, bukan saya pribadi. Jadi kalau mau lebih jelas, sebaiknya ditanyakan langsung ke pihak KOPKAR,” terang Pedoman Ginting saat dikonfirmasi.
Sementara itu, Koko Baskoro, selaku Manajer PTPN IV Regional 3 Lubuk Dalam yang kini memimpin wilayah tersebut, telah dikonfirmasi oleh wartawan melalui pesan WhatsApp pribadi. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan resmi terkait persoalan tersebut.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan di kalangan para pensiunan, mengingat perjanjian pengembalian dana tersebut bersifat tertulis dan memuat tanda tangan resmi kedua belah pihak. Hingga kini, belum ada kepastian dari pihak perusahaan maupun koperasi mengenai mekanisme dan waktu pengembalian dana yang dijanjikan tersebut.
Reporter: Indra Syarial
Editor: S. Lubis
Redaksi: BORNEONEWS24.COM
