BORNEONESW24.COM|Merangin-Jambi – Desakan penertiban tambang ilegal yang terus disuarakan lewat berbagai media online oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (LSM,Media) sepertinya tidak memberikan kesadaran bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemerintah untuk mengambil tindakan tegas.
Seorang penambang dilaporkan meninggal dunia setelah tertimbun longsor di lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang berada di kawasan Blok H, Desa Sungai Putih Tran E1, Kecamatan Bangko Barat, pada Rabu 25 Juni 2025 sekitar pukul 10.30 WIB.
Korban sendiri diketahui Bernama Antok Ireng Dia Juga merupakan warga Desa Sungai Putih E1, RW 7 Saat kejadian, korban tengah melakukan aktivitas penambangan ketika tiba-tiba material tanah longsor dari tebing setinggi sekitar 10 hingga 20 meter.
Lokasi tambang tersebut diketahui milik seorang warga Desa Sungai Putih E1 Almarhum”Pak Sadit”,
Sementara Pemilik Dompeng tersebut Di Duga Milik Mantan DPRD Berinisial SA,yang menjalankan Operasi Tanpa Izin resmi
Saat dievakuasi dari timbunan longsor, Antok ireng sudah tidak bernyawa lagi. Kejadian duka ini kata sumber, sengaja disembunyikan atau ditutup-tutupi semua pihak agar tidak mencuat ke permukaan. Karena dikhawatirkan memunculkan persoalan hukum bagi pemilik, Pemodal, dan Penyedia Tanah lokasi tambang tersebut.
Peristiwa ini kembali disorot tajam oleh Media BORNEONES24.com akan bahaya serius yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang ilegal, yang tak hanya merusak lingkungan tapi juga mengancam nyawa para penambang.
“Kami meminta Aparat Penegak Hukum dan instansi berwenang untuk segera bertindak tegas terhadap seluruh aktivitas Peti dari pelaku hingga Cukong atau oknum oknum yang membiarkan serta membekingi PETI di Kabupaten Merangin”
insiden ini sebagai bukti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik PETI yang telah berulang kali menelan korban jiwa.
“Aktivitas tambang emas tanpa izin jelas bertentangan dengan hukum Indonesia. Dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelaku tambang ilegal dapat dikenakan hukuman hingga 5 tahun penjara serta denda maksimal Rp 100 miliar,”
Selain itu, aktivitas ini juga berpotensi melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian.
“Dengan adanya korban jiwa, penindakan hukum terhadap pemilik dan pelaku tambang ilegal tak bisa lagi sekadar bersifat administratif. Penyelidikan mendalam, penutupan total lokasi tambang, serta proses hukum terhadap pelaku harus segera dilakukan.
Sumber: Tim-Liputan/Sy
Red/admin*
