Borneonews24.com|Kampar, Riau –Praktik alih fungsi kawasan hutan produksi terbatas (HPT) di Desa Sungai Rambai, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, kini menjadi sorotan. Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum—mulai dari perangkat desa, tokoh adat, aparat penegak hukum, hingga mantan anggota Tentara—dalam kegiatan perambahan dan penguasaan lahan secara ilegal di kawasan hutan negara tersebut.
Salah satu nama yang mencuat dalam dugaan ini adalah berinisial (ST), warga Setingkai, yang disebut-sebut memiliki kebun kelapa sawit seluas lebih dari 300 hektare di wilayah HPT. Kebun tersebut diduga terletak di sekitar Bukit Setingkai atau dikenal juga sebagai Bukit Mulia, berbatasan langsung dengan area perambahan baru yang disebut-sebut dikerjakan dengan alat berat.
Dua unit alat berat—masing-masing bermerek HITACHI yang diduga milik (ST) dan KOMATSU yang disebut milik (DK), Kepala Desa Sungai Rambai—terpantau beroperasi di lokasi tersebut. Keduanya diduga kuat digunakan untuk merambah dan melakukan steking lahan guna ditanami kelapa sawit di kawasan hutan produksi yang belum dilepaskan statusnya.
Namun, berdasarkan laporan warga setempat, aktivitas kedua alat berat tersebut tiba-tiba terhenti pada Rabu (11/6/2025) setelah beredar kabar akan adanya razia dari tim aparat penegak hukum (APH).
Sejumlah sumber menyebutkan, aksi ini tidak berdiri sendiri. Dedi Kandar dan seorang tokoh adat setempat bernama Datuk (H) diduga ikut terlibat dalam memuluskan praktik penguasaan kawasan HPT. Bahkan, pada akhir bulan lalu, alat berat milik Dedi Kandar masih terlihat aktif bekerja di wilayah Pakisan, tidak jauh dari kebun yang diduga milik berinisial (ST)
Indikasi keterlibatan oknum aparat penegak hukum juga menyeruak. Seorang oknum polisi dan mantan TNI yang tidak disebutkan namanya, diduga menerima pembagian lahan masing-masing sekitar dua hektare dari (ST) Informasi lain menyebut, oknum mantan TNI tersebut turut terlibat dalam proses pengukuran lahan, yang kemudian dikuasai untuk perkebunan sawit di kawasan hutan.
Kondisi ini menjadi ironi karena status kawasan tersebut masih merupakan hutan negara yang dilindungi oleh berbagai regulasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, setiap bentuk perambahan kawasan hutan tanpa izin resmi merupakan pelanggaran hukum yang serius. Selain itu, perbuatan ini dapat dijerat dengan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mengatur ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp100 miliar.
Tak hanya itu, Peraturan Menteri LHK Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 secara tegas menyebutkan bahwa kelapa sawit bukan termasuk jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan dalam kawasan hutan produksi terbatas. Kawasan HPT seharusnya digunakan untuk tanaman kehutanan, konservasi tanah, atau kegiatan agrosilvopastura yang berkelanjutan.
Menanggapi hal ini, masyarakat setempat menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto, yang baru saja menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, dapat menginstruksikan instansi terkait untuk melakukan evaluasi dan penertiban segera di wilayah-wilayah yang rawan penyalahgunaan wewenang.
“Langkah cepat Presiden kami apresiasi, tapi perlu ada tindakan nyata di lapangan, termasuk pengusutan pelaku dan oknum yang terlibat dalam praktik ilegal ini,” ujar salah satu warga Sungai Rambai yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat juga mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian ATR/BPN agar melakukan peninjauan ulang terhadap status kawasan dan menyelidiki segala bentuk penerbitan surat-surat tanah di atas kawasan hutan tersebut.
“Ini menyangkut masa depan lingkungan dan hukum negara. Jangan sampai kawasan hutan habis dirambah karena pembiaran oleh aparat dan pejabat yang seharusnya menjaga,” sambungnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan. Namun masyarakat berharap, proses hukum dapat ditegakkan secara adil dan transparan agar kelestarian hutan dan kedaulatan hukum tidak semakin tergerus oleh kepentingan segelintir orang.
Sumber: Warga/Tim Investigasi
Red/Tim*
