Borneonews24.com||PONTIANAK – Prinsip “Indonesia Bangkit dari Desa” menjadi pijakan utama dalam upaya pembangunan di Kalimantan Barat. Dengan desa sebagai garda terdepan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan menjadi target utama yang harus diwujudkan. Namun, berbagai tantangan masih menghambat optimalisasi peran desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial.
Pembangunan desa di Kalimantan Barat menghadapi hambatan besar dalam aspek infrastruktur dasar. Banyak desa masih belum memiliki akses jalan yang memadai, jaringan listrik yang stabil, air bersih, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan yang mencukupi. Kondisi ini menghambat mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, dan akses terhadap layanan publik yang layak.
“Desa-desa di Kalbar tidak hanya kaya akan potensi alam, tetapi juga memiliki modal sosial yang kuat, berupa solidaritas dan kebersamaan. Jika dikelola dengan baik, desa bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang signifikan,” ujar Dr. Herman Hofi Munawar, Praktisi Hukum dan Kebijakan Publik Kalbar.
Namun, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, potensi desa sulit berkembang. Di beberapa daerah pedalaman, jalan yang rusak parah menyebabkan hasil perkebunan dan pertanian sulit didistribusikan, sehingga perekonomian desa stagnan.
Salah satu persoalan paling mendesak adalah konflik agraria dan tata kelola pertanahan. Banyak desa di Kalbar menghadapi masalah tumpang tindih kepemilikan tanah, ketidakjelasan hak atas lahan, serta konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit.
Ketidakjelasan status sertifikat atau Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan sering kali menjadi pemicu konflik berkepanjangan. Tidak jarang, masyarakat desa merasa hak mereka atas tanah adat atau lahan garapan terabaikan akibat kebijakan yang kurang berpihak pada kepentingan mereka.
“Pemerintah daerah harus turun tangan memastikan bahwa perusahaan perkebunan sawit tidak hanya beroperasi secara legal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat desa, baik melalui kemitraan yang adil maupun kebijakan tanggung jawab sosial yang konkret,” tambah Dr. Herman Hofi Munawar.
Selain infrastruktur dan pertanahan, pengelolaan keuangan desa juga menjadi tantangan tersendiri. Penggunaan anggaran desa yang kurang transparan atau terjadi penyimpangan sering kali berujung pada kriminalisasi kepala desa. Padahal, kesalahan pengelolaan anggaran seharusnya dievaluasi lebih dalam oleh Pemerintah Kabupaten dan Inspektorat sebelum mengambil tindakan hukum.
“Peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi langkah strategis agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih efektif dan transparan,” jelasnya.
Dengan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa, diharapkan desa-desa di Kalimantan Barat benar-benar bisa menjadi motor penggerak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Keberpihakan pemerintah dalam membangun desa bukan hanya sebatas kebijakan administratif, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata.
Sumber : Dr.Herman Hofi Law(Pengamat Kebijakan Publik)
Editor/ Gugun
