Borneonews24.com | Pontianak, 01 April 2026 – Penanganan perkara dugaan keributan yang terjadi di Bengkel Marsela, Jalan Gajah Mada, Kecamatan Pontianak Selatan, pada 1 Agustus 2025, menuai sorotan serius. Proses penetapan tersangka oleh penyidik Polsek Pontianak Selatan diduga dilakukan secara prematur dan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip objektivitas serta kecermatan dalam menilai fakta hukum.
Dalam perkara tersebut, dua pekerja bengkel berinisial SJ dan HR telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, salah satu di antaranya, SJ, secara tegas membantah keterlibatannya dalam insiden yang dimaksud.
Kepada awak media, Minggu (29 Maret 2026), SJ menegaskan dirinya tidak berada dalam posisi sebagai pelaku, melainkan hanya sebatas saksi yang melihat kejadian dari kejauhan.
“Saya tidak terlibat apa-apa. Saat itu saya hanya melihat, bukan ikut dalam keributan,” ungkap SJ.
Ia menjelaskan, saat insiden berlangsung dirinya berada di dalam gudang samping bengkel bersama sejumlah rekan kerja untuk beristirahat dan makan siang. Meski sempat mendengar adanya keributan di luar, ia mengaku tidak langsung keluar dari lokasi tersebut.
“Setelah selesai makan, saya hanya melihat dari belakang. Tidak ada ikut campur sama sekali,” jelasnya.
Lebih lanjut, SJ juga membantah adanya tindakan pemukulan sebagaimana yang menjadi dasar dugaan dalam perkara tersebut. Berdasarkan pengamatannya, korban justru terjatuh akibat tersandung dalam situasi ricuh.
“Yang saya lihat, orang itu sendalnya terinjak oleh kawannya, lalu terjatuh mengenai bagian bumper mobil. Bukan karena dipukul,” tegasnya.
Ia juga mengaku tidak mengenal pihak-pihak yang terlibat dalam keributan tersebut, sehingga merasa keberatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka.
“Saya tidak kenal siapa pun yang terlibat. Tiba-tiba saya dijadikan tersangka, ini yang saya tidak terima,” ujarnya.
Sementara itu, kuasa hukum Bengkel Marsela, Daniel Edward Tangkau, SH, menilai bahwa proses penyidikan dalam perkara ini perlu diuji kembali secara objektif, menyeluruh, dan profesional.
Ia menjelaskan bahwa peristiwa bermula dari kedatangan sekelompok orang ke lokasi bengkel yang kemudian memicu ketegangan hingga berujung keributan.
“Ia mengatakan kliennya sudah melaporkan kepada pihak Polresta Pontianak, namun tidak diterima dengan alasan tidak cukup bukti terkait datangnya sekelompok orang di Toko Bengkel Marsela yang memicu keributan,” ujarnya.
Menurut Daniel, berdasarkan keterangan sejumlah saksi di lokasi, tidak ditemukan adanya tindakan pemukulan sebagaimana yang dituduhkan. Luka yang dialami korban disebut terjadi akibat terjatuh dalam situasi ricuh.
“Saksi melihat korban didorong keluar, lalu mencoba masuk kembali. Dalam kondisi tersebut, kaki korban terinjak rekannya sendiri hingga jatuh dan mengenai bumper mobil,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa fakta tersebut seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana penganiayaan.
Polemik semakin menguat setelah salah satu saksi yang dinilai meringankan justru turut ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.
“Saksi tersebut hanya melihat dari pojok dan tidak melakukan tindakan apa pun. Namun justru ditetapkan sebagai tersangka. Ini sangat janggal dan berpotensi mencederai rasa keadilan,” tegas Daniel.
Ia menambahkan, kondisi tersebut dapat menimbulkan ketakutan di kalangan saksi lain untuk memberikan keterangan secara jujur, karena khawatir turut terseret dalam perkara hukum.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti bahwa proses penyidikan terkesan tidak berimbang, karena lebih banyak mengakomodasi keterangan dari pihak pelapor, sementara saksi netral dinilai belum digali secara maksimal.
Atas berbagai kejanggalan tersebut, pihak kuasa hukum telah mengajukan permohonan gelar perkara ulang guna memastikan seluruh fakta diuji secara objektif, transparan, dan profesional.
Di sisi lain, pihak kuasa hukum juga mengungkap adanya dugaan penyerangan serta tindakan masuk ke dalam rumah tanpa izin yang diduga menjadi pemicu utama konflik. Laporan terkait dugaan tersebut disebut telah disampaikan hingga ke tingkat Polda dan saat ini masih dalam proses.
“Kami juga telah melaporkan dugaan penyerangan tersebut hingga ke tingkat Polda. Prosesnya sudah berjalan kurang lebih dua bulan,” ungkap Daniel.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung adanya dugaan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip hukum, yakni adanya permintaan pencabutan laporan dengan syarat tertentu.
“Ada permintaan agar laporan dicabut dengan syarat anak diserahkan. Ini seperti barter perkara dan jelas tidak dibenarkan dalam sistem hukum,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menyangkut hak anak, termasuk hak atas pendidikan yang sempat terganggu akibat konflik.
Upaya Konfirmasi kepada Pihak Kepolisian
Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keberimbangan informasi, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kapolsek Pontianak Selatan, AKP Inayatun Nurhasanah, SH.
Upaya konfirmasi dilakukan pada Jumat (27 Maret 2026) melalui pesan WhatsApp Messenger, serta pada Senin (30 Maret 2026) dengan mendatangi langsung Kantor Polsek Pontianak Selatan. Namun, yang bersangkutan tidak berada di tempat.
Selanjutnya, pada Selasa (31 Maret 2026), awak media kembali mendatangi kantor tersebut guna melakukan konfirmasi ulang secara langsung.
Namun demikian, Kapolsek Pontianak Selatan tidak bersedia memberikan wawancara kepada awak media. Dalam kesempatan singkat, yang bersangkutan hanya menyampaikan bahwa “kasus ini sudah selesai”.
Selain itu, Kapolsek juga menyatakan tidak bersedia dilakukan peliputan secara visual atau pengambilan gambar (shooting), sebelum kemudian meninggalkan awak media tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi secara lengkap dari pihak kepolisian terkait substansi penanganan perkara tersebut. Media tetap membuka ruang hak jawab demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.
Sumber : Tim Liputan
Red/Redaksi
