Borneonews24.com||Sintang, Kalimantan Barat – Maraknya peredaran pakaian bekas (lelong) di Kota Sintang menjadi sorotan serius. Hampir setiap sudut kota, terutama di kawasan Seroja hingga Tugu BI, dipenuhi kios penjual pakaian bekas. Fenomena ini menimbulkan dugaan adanya kekuatan besar di balik peredarannya.
Menurut hasil investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Publik dan Kesejahteraan (LSM PPUK) Kabupaten Sintang, ada indikasi kuat keterlibatan bos besar dalam mengendalikan distribusi pakaian bekas tersebut. “Kami menemukan tiga gudang besar yang digunakan untuk menampung pakaian bekas, salah satunya di Jalan Sintang-Pontianak, dekat makam pahlawan. Aktivitas bongkar muat biasanya dilakukan tengah malam, sehingga tidak terdeteksi masyarakat,” ungkap Fadli, perwakilan LSM PPUK, kepada media, Jumat (13/12/2024).
Lebih lanjut, Fadli menyebutkan dua nama besar yang diduga sebagai dalang utama bisnis ini, salah satunya berinisial SA. “Sebagian besar penjual pakaian bekas di Sintang mengambil barang dari SA. Biasanya, mereka menggunakan mobil keluarga atau mobil pick-up untuk mengambil barang dari gudang,” tambahnya.
Peredaran pakaian bekas impor ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, yang mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor. Dalam aturan tersebut, pakaian bekas dinyatakan sebagai barang terlarang untuk diimpor.
Bagi pelaku yang melanggar ketentuan ini, ancaman hukumannya tidak main-main: pidana penjara hingga lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar. Selain berdampak buruk pada ekonomi domestik, terutama sektor UMKM, penggunaan pakaian bekas juga berisiko menimbulkan masalah kesehatan bagi konsumen.
Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana barang-barang ini bisa lolos dari pemeriksaan Bea Cukai dan beredar bebas di Sintang? Hingga berita ini diturunkan, pihak Bea Cukai Kalimantan Barat belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan ini.
Fadli meminta pemerintah dan dinas terkait untuk bertindak tegas menertibkan para pelaku perdagangan pakaian bekas ilegal ini. “Kami berharap ada penertiban, serta sanksi tegas kepada agen atau penjual pakaian bekas sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai aturan pemerintah hanya menjadi formalitas di atas kertas,” tegasnya.
Kasus ini memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, mengingat dampaknya yang luas baik secara ekonomi maupun sosial. Apakah benar ada ‘orang kuat’ yang membekingi bisnis ini? Publik masih menunggu jawaban.(BM)
Red / Dedy
