Borneonews24.com || Pasaman Barat – Tambang emas tanpa izin atau PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, terus menjadi sorotan. Aktivitas penambangan ilegal yang terletak di kawasan hutan lindung di Tombang Hilir dan Tombang Mudik ini terlihat masih berjalan meski sudah sering kali dilaporkan oleh masyarakat dan awak media. Banyak pihak menduga adanya pembiaran terhadap aktivitas yang menggunakan alat berat seperti excavator ini.(01/11/2024).
Laporan investigasi terbaru dari tim media NKRI Post menunjukkan bahwa tambang emas ilegal tersebut masih beroperasi tanpa adanya tindakan tegas dari aparat. Dalam laporan yang dirilis pada 28 Oktober 2024, NKRI Post mengungkap adanya puluhan alat berat yang leluasa bekerja menggali emas di kawasan hutan lindung tersebut, meski sudah berulang kali dilakukan upaya penegakan hukum (Gakkum).
Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto melalui pesan WhatsApp pada 28 Oktober 2024 membantah laporan yang menyatakan masih adanya aktivitas penambangan ilegal. Kapolres menyatakan bahwa setelah pengecekan, tidak ditemukan aktivitas alat berat di lokasi yang dilaporkan, hanya bekas lubang tambang yang tersisa.
Namun, setelah adanya bantahan tersebut, tim investigasi dari NKRI Post kembali melakukan peninjauan ke lokasi tambang dan mendapati alat berat masih bekerja mengeruk emas. Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas penambangan tidak pernah berhenti dan diduga aparat belum melakukan langkah tegas yang efektif.
Maraknya kegiatan tambang ilegal di kawasan hutan lindung memicu seruan dari masyarakat dan aktivis lingkungan. Mereka meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk turun tangan dan mengusut dugaan pembiaran. Salah seorang narasumber yang enggan disebut namanya mengatakan, “Kami meminta ketegasan dari Kapolri dan Kementerian Kehutanan untuk menindak pelaku tambang ilegal ini hingga ke akar-akarnya, karena tambang ilegal ini hanya merugikan lingkungan dan masyarakat.”
Aktivitas tambang ilegal di hutan lindung ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menimbulkan kerusakan yang mengancam kelestarian lingkungan setempat. Aparat penegak hukum diharapkan dapat memastikan bahwa tindakan tegas diambil agar hutan lindung terjaga dari perusakan.
Dugaan pembiaran dan kurangnya penindakan hukum terhadap PETI di Pasaman Barat menjadi perhatian serius. Publik berharap agar upaya penertiban dan pengawasan dapat dilakukan secara konsisten. Kapolri dan Menteri Kehutanan diharapkan dapat segera merespon maraknya tambang emas ilegal ini, mengingat risiko kerusakan lingkungan yang akan semakin meluas jika aktivitas tersebut terus dibiarkan.
Pemerintah harus lebih tegas dalam menangani tambang ilegal yang tidak hanya merugikan dari segi ekonomi, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan serta keselamatan masyarakat di sekitarnya.
Jurnalis : Indrasyarial
Editor || Gugun
