BORNEONEWS24.COM|PONTIANAK,KALBAR – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pontianak mengamankan sekitar 50 kilogram emas batangan dari sejumlah titik yang tersebar di Kota Pontianak. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, emas tersebut terdiri dari 47 keping yang diduga kuat berasal dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Kalimantan Barat.
Praktisi hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Law, mengapresiasi langkah tegas aparat kepolisian dalam mengintervensi rantai peredaran emas ilegal tersebut. Menurutnya, tindakan Polresta Pontianak merupakan sinyal penting bahwa penegakan hukum terhadap tambang ilegal tidak boleh hanya menyasar penambang kecil di hulu, melainkan juga menekan aktor-aktor pembeli dan penadah di hilir.
“Ini langkah positif yang patut diapresiasi. Kita sebagai masyarakat harus mendukung penuh upaya Polresta Pontianak untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan akuntabel,” ujar Herman pada Senin, 5 Mei 2025.
Ia menjelaskan bahwa aktivitas jual beli emas hasil tambang ilegal merupakan tindak pidana serius yang diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan, atau pemanfaatan hasil tambang tanpa izin resmi, diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar.
“Undang-undangnya jelas, dan harus ditegakkan. Jika tidak ada proses hukum terhadap pembeli emas ilegal ini, maka praktik PETI akan terus hidup, karena ada pasar yang menjanjikan,” lanjut Herman.
Penyitaan emas dalam jumlah besar ini, kata dia, menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pertambangan di Kalimantan Barat. Wilayah seperti Kabupaten Ketapang, Bengkayang, Kapuas Hulu, dan Sekadau selama ini dikenal sebagai kantong aktivitas PETI, namun penindakan hukum yang menyentuh aktor hilir relatif jarang.
Herman menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses hukum yang sedang berjalan agar tidak berhenti pada penyitaan semata. “Masyarakat perlu tahu bagaimana proses hukum ini berlanjut di pengadilan. Jangan sampai tertutup dan hilang dari perhatian publik. Penegakan hukum yang terbuka adalah syarat bagi kepercayaan masyarakat terhadap negara,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto,yang mendorong agar regulasi legalisasi tambang rakyat segera diterbitkan pemerintah pusat. Menurut Herman, desakan tersebut sah, namun tidak boleh menjadi pembenar atas aktivitas tambang yang hingga kini tetap beroperasi tanpa izin dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan.
“Penertiban ini perlu diiringi kebijakan transisi yang adil dan berbasis hukum, agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa melabrak aturan,” tutupnya.
Sumber : Dr.Herman Hofi Law (Pakar Hukum Kebijakan Publik)
Red/Gugun
