Borneonews24.com | KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT — Aktivitas sebuah gudang pupuk di kawasan Jalan Trans Kalimantan, Dusun Jaya Paraya, Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya praktik pengemasan ulang pupuk lokal ke dalam karung bermerek lain.
Dugaan tersebut mencuat berdasarkan informasi dari seorang sumber yang mengaku mengetahui aktivitas di gudang tersebut. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti tim investigasi media dengan mendatangi lokasi pada Selasa (13/10/2026).
Sumber menyebutkan, pupuk yang semula berada dalam karung putih atau kemasan lokal diduga dipindahkan ke karung bermerek, antara lain merek yang disebut sebagai Makota atau Macota. Namun, kebenaran mengenai jenis pupuk, asal barang, proses pengemasan, serta status perizinan usaha tersebut masih memerlukan verifikasi oleh instansi berwenang.
“Barang lokal dimasukkan ke karung yang bermerek. Ada yang berasal dari luar daerah dan ada pula yang disebut diolah sendiri,” ungkap sumber kepada tim investigasi.
Sumber juga mengklaim pernah memperoleh informasi mengenai pemesanan barang dari gudang tersebut. Meski demikian, keterangan itu belum disertai dokumen transaksi, hasil pengujian laboratorium, ataupun bukti lain yang dapat memastikan apakah telah terjadi pemalsuan merek, ketidaksesuaian mutu, atau pelanggaran ketentuan peredaran pupuk.
Dalam upaya memperoleh keterangan pembanding, tim investigasi mendatangi kantor desa dan berkoordinasi dengan Kepala Desa Korek, Nurjali.
Dalam keterangannya, Nurjali menyatakan tidak mengetahui secara langsung seluruh aktivitas yang diduga berlangsung di gudang tersebut. Namun, ia mendukung pemeriksaan apabila terdapat indikasi pencampuran atau pengemasan ulang pupuk yang berpotensi merugikan masyarakat, khususnya petani.
“Kalau memang terjadi seperti itu, tentu merugikan petani. Saya selaku kepala desa mendukung untuk mencari tahu dan meminta pupuk tersebut diperiksa oleh dinas maupun instansi terkait,” tegas Nurjali.
Ia juga menceritakan pernah membeli produk pupuk yang disebut bermerek Makota. Menurutnya, persoalan penggunaan merek dan asal produk perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Keterangan kepala desa tersebut bukan merupakan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran. Kepastian mengenai legalitas usaha, keaslian merek, komposisi pupuk, serta kesesuaian produk dengan label tetap memerlukan pemeriksaan dokumen dan pengujian teknis.
Setelah menerima informasi dari sumber, tim investigasi mendatangi lokasi gudang yang disebut berada di Jalan Trans Kalimantan, Dusun Jaya Paraya, Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang.
Tim mengaku berupaya meminta akses untuk melihat aktivitas di dalam gudang. Namun, penjaga lokasi tidak mengizinkan tim masuk.
Karena belum memperoleh akses dan ingin menindaklanjuti dugaan tersebut, tim kemudian menghubungi layanan kepolisian 110. Tidak lama berselang, tiga anggota kepolisian tiba di lokasi.
Menurut keterangan tim investigasi, petugas menyampaikan bahwa dugaan tersebut perlu dilaporkan secara resmi ke Polres Kubu Raya agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur dan kewenangan.
Petugas, sebagaimana dituturkan tim, meminta agar pengaduan dibuat terlebih dahulu di kantor kepolisian. Tim kemudian diarahkan untuk menempuh jalur pelaporan.
Hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan yang terverifikasi mengenai apakah laporan resmi telah diterima, apakah penyelidikan telah dimulai, atau apakah aparat telah melakukan pemeriksaan terhadap isi gudang tersebut.
Tidak diperkenankannya tim masuk ke area gudang juga tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum. Penilaian harus didasarkan pada bukti, dokumen, pemeriksaan produk, serta keterangan pihak-pihak terkait.
Dalam perjalanan pulang, tim investigasi mengaku bertemu dengan seorang pria yang diidentifikasi sebagai Anyu, yang disebut sebagai pihak terkait dengan usaha pupuk tersebut.
Ketika dikonfirmasi, Anyu menyatakan bahwa pupuk yang dimilikinya legal dan resmi. Ia juga menyebut perusahaannya dapat ditemukan melalui mesin pencari Google.
Namun, menurut tim investigasi, Anyu belum menunjukkan dokumen perizinan maupun bukti administrasi produk kepada awak media ketika dimintai klarifikasi.
Pernyataan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Tidak ditunjukkannya dokumen kepada awak media pada saat konfirmasi bukan bukti otomatis bahwa usaha tersebut ilegal. Status legalitasnya perlu diperiksa melalui dokumen resmi dan konfirmasi kepada instansi penerbit izin.
Redaksi juga membuka ruang bagi Anyu atau pengelola usaha untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, termasuk menyampaikan dokumen perizinan usaha, nomor pendaftaran produk, bukti kepemilikan atau hak penggunaan merek, serta keterangan mengenai proses produksi dan pengemasan pupuk.
Dugaan pengemasan pupuk lokal ke dalam karung bermerek lain perlu ditelusuri secara teknis. Pemeriksaan tidak cukup hanya dengan melihat bentuk karung atau mendengar keterangan pihak tertentu.
Sejumlah aspek yang perlu diverifikasi meliputi:
1. Legalitas usaha dan produk, termasuk Nomor Induk Berusaha, perizinan yang sesuai dengan kegiatan usaha, serta nomor pendaftaran pupuk apabila diwajibkan.
2. Asal-usul dan rantai pasok, termasuk dokumen pembelian, pemasok, produsen, dan bukti transaksi.
3. Keaslian merek dan kewenangan pengemasan, untuk memastikan penggunaan merek serta label dilakukan oleh pihak yang berhak.
4. Mutu dan komposisi pupuk, melalui pengambilan sampel yang sah dan pengujian laboratorium berwenang.
5. Kesesuaian label dan isi kemasan, termasuk nama produk, kandungan hara, berat bersih, identitas produsen, nomor pendaftaran, serta informasi lain yang diwajibkan sesuai jenis pupuk.
Langkah tersebut penting untuk membedakan kegiatan pengemasan ulang yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dari dugaan pelanggaran terkait merek, mutu, label, atau perizinan.
Atas munculnya dugaan tersebut, instansi yang relevan untuk dimintai klarifikasi dan pemeriksaan antara lain Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya, perangkat daerah yang menangani perdagangan dan perizinan, serta instansi teknis Kementerian Pertanian sesuai kewenangannya.
Dinas Pertanian dapat dimintai keterangan mengenai pengawasan mutu pupuk dan status produk. Instansi yang menangani perdagangan serta perizinan dapat memverifikasi legalitas kegiatan usaha. Sementara itu, aspek dugaan penggunaan merek tanpa hak perlu diklarifikasi melalui instansi yang menangani kekayaan intelektual.
Polres Kubu Raya juga diharapkan menelaah pengaduan dan bukti yang disampaikan, kemudian menentukan apakah terdapat dasar untuk melakukan penyelidikan atau langkah hukum lain sesuai ketentuan.
Apabila pupuk terbukti tidak memenuhi standar, tidak sesuai dengan keterangan pada label, atau diedarkan dengan melanggar ketentuan, tindakan korektif maupun penegakan hukum dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan peraturan yang berlaku.
Pupuk merupakan salah satu sarana penting dalam kegiatan pertanian. Ketidakjelasan asal-usul, komposisi, mutu, atau identitas produk dapat menimbulkan risiko bagi petani, terutama apabila pupuk yang dibeli tidak sesuai dengan informasi pada kemasannya.
Karena itu, dugaan yang muncul di Desa Korek perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan objektif, bukan melalui kesimpulan sepihak. Hasil pengujian laboratorium, verifikasi perizinan, dan penelusuran rantai pasok menjadi dasar penting untuk memastikan duduk persoalan.
Redaksi menegaskan bahwa sampai berita ini disusun, dugaan pengemasan ulang dan penggunaan karung bermerek tersebut belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang terbukti. Pihak usaha yang disebut dalam pemberitaan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan bukti pendukung.
Perkembangan selanjutnya, termasuk hasil pemeriksaan dinas terkait maupun keterangan resmi kepolisian, perlu diberitakan secara berimbang demi kepentingan publik dan perlindungan petani.
(Liputan Tim investigasi)
Red/Tim*
