Borneonews24.com | JAKARTA — Sabtu, 24 Oktober 2026 — Ungkapan Presiden Prabowo Subianto, “This giant is waking up” atau “raksasa ini sedang bangkit”, kembali menjadi sorotan di tengah langkah pemerintah memperkuat kemandirian nasional, menertibkan tata kelola ekspor, dan menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Narasi yang disampaikan dalam materi yang diklaim bersumber dari akun Instagram tersebut mengaitkan ungkapan Presiden dengan upaya Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap negara lain, terutama dalam sektor energi, pangan, dan pengembangan sumber daya manusia.
Pernyataan “This giant is waking up” sendiri dapat ditelusuri dalam sambutan resmi Presiden saat meresmikan fasilitas perakitan kendaraan komersial listrik PT VKTR Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis, 9 April 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kemandirian pangan dan energi sebagai fondasi bagi Indonesia untuk bertahan dan berkembang sebagai negara besar. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan sumber daya serta penguatan industri dalam negeri.
Persoalan kemandirian ekonomi turut berkaitan dengan praktik underinvoicing, yaitu pencantuman nilai transaksi perdagangan dalam dokumen yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya.
Dalam taklimat Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Juli 2026, Presiden menyoroti praktik tersebut sebagai salah satu persoalan yang menyebabkan kebocoran kekayaan negara.
Selanjutnya, dalam program Presiden Prabowo Menjawab pada 16 September 2026, Presiden menjelaskan kebijakan penataan ekspor komoditas sumber daya alam sebagai upaya memperkuat pengawasan dan melindungi kepentingan nasional.
Kebijakan tersebut mencakup pengaturan ekspor sejumlah komoditas strategis, termasuk batu bara, minyak kelapa sawit mentah atau CPO, dan mineral kritis. Pemerintah berharap pembenahan tata kelola dapat meningkatkan penerimaan negara dan memastikan manfaat sumber daya alam dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, persoalan karhutla juga mendapat perhatian Presiden. Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Oktober 2026, Prabowo meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait menyelidiki dugaan keterlibatan individu maupun korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan.
Sehari kemudian, pada 22 Oktober 2026, Presiden menyatakan dukungan terhadap pencabutan izin perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan terkait karhutla.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla juga ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum dan perlindungan kepentingan nasional. Meski demikian, setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui penyelidikan dan proses hukum yang berlaku.
Sementara itu, klaim bahwa Indonesia mengurangi ekspor kepada negara tetangga sebagai respons terhadap persoalan karhutla belum dapat dipastikan berdasarkan sumber resmi yang ditelusuri. Karena itu, hubungan antara isu tersebut dan kebijakan perdagangan masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
Ungkapan “raksasa ini sedang bangkit” pada akhirnya berkaitan dengan tantangan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, memperkuat ketahanan energi dan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memastikan kekayaan alam dikelola secara transparan.
Keberhasilan arah kebijakan tersebut perlu dinilai melalui hasil yang terukur, termasuk berkurangnya ketergantungan pada pasokan strategis dari luar negeri, meningkatnya penerimaan negara, dan semakin kuatnya daya saing industri nasional.(*/Red)
Sumber rujukan: Sekretariat Negara RI, 9 April dan 20 Juli 2026; ANTARA, 16 September dan 22 Oktober 2026; serta situs resmi Presiden RI, 21 Oktober 2026.
