Borneonews24.com | BEKASI – Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Pimpinan Redaksi Independen (DPP PPRI) menyoroti penanganan kasus dugaan pengeroyokan, penganiayaan, dan penculikan terhadap seorang wartawan media online Buser86.id berinisial A yang terjadi di wilayah Kampung Bangkong Reang, Desa Wangun Harja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.
Kasus tersebut diketahui telah resmi dilaporkan ke pihak kepolisian dengan nomor laporan polisi: LP/B/747/IV/2026/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA dan saat ini tengah ditangani Unit Jatanras Polres Metro Bekasi.
Peristiwa yang menimpa wartawan tersebut menjadi perhatian serius kalangan insan pers dan organisasi profesi media, lantaran dinilai menyangkut perlindungan terhadap kerja jurnalistik serta kebebasan pers yang dijamin undang-undang.
Saat dikonfirmasi terkait perkembangan penanganan perkara dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), salah seorang penyidik Jatanras Polres Metro Bekasi bernama Teguh menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan administrasi penyidikan dan akan segera melakukan langkah hukum lanjutan terhadap para terduga pelaku.
“Kami akan mengeluarkan SP2HP dan tinggal menunggu tanda tangan pimpinan. Kami sebagai penyidik akan melakukan pemanggilan kepada pelaku,” ujar Teguh saat ditemui pimpinan media Buser86.id, Rabu (7/5/2026).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP PPRI sekaligus Pimpinan Redaksi Buser86.id, Abdul Hamid, meminta aparat penegak hukum bertindak cepat dan profesional dalam menangani perkara yang menurutnya telah mencederai kebebasan pers serta mengancam keselamatan wartawan di lapangan.
“Saya meminta dan mendesak Polres Metro Bekasi, terutama penyidik Jatanras yang menangani perkara ini, agar segera melakukan pemanggilan hingga penangkapan terhadap para pelaku yang diduga telah melakukan penganiayaan, pengeroyokan, bahkan penculikan terhadap wartawan kami,” tegas Abdul Hamid.
Menurut Hamid, tindakan kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa, sebab wartawan merupakan bagian dari pilar demokrasi yang menjalankan tugas jurnalistik untuk kepentingan publik.
Ia juga menyinggung adanya dugaan keterkaitan sejumlah pelaku dengan aktivitas mafia gas subsidi yang disebut-sebut menjadi latar belakang munculnya peristiwa tersebut. Karena itu, dirinya meminta aparat penegak hukum mengusut perkara secara menyeluruh dan transparan.
“Beberapa pelaku diduga memiliki keterkaitan dengan praktik mafia gas subsidi. Bahkan salah satu yang disebut-sebut sebagai otak pelaku memiliki ciri berbadan gemuk. Kami meminta seluruh pihak yang terlibat segera dipanggil agar ada kepastian hukum dan proses hukum dapat ditegakkan secara adil,” katanya.
Meski demikian, DPP PPRI tetap mengapresiasi langkah awal yang telah dilakukan penyidik Jatanras Polres Metro Bekasi dalam menangani laporan tersebut. Organisasi itu berharap proses penyidikan tidak berhenti pada tahap administrasi semata, melainkan berlanjut hingga penindakan hukum terhadap para pelaku.
Kasus kekerasan terhadap wartawan sendiri menjadi perhatian serius berbagai kalangan, mengingat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara serta memberikan perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
DPP PPRI menegaskan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut hingga proses hukum terhadap para pelaku benar-benar berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(*/Red)
