Borneonews24.com |Kampar, Riau — Sorotan publik kembali tertuju pada kinerja aparat penegak hukum (APH) di Kabupaten Kampar. Hal ini menyusul temuan sebuah kendaraan jenis Coltdiesel yang mengangkut kayu olahan jenis beroti menuju sebuah gudang sawmill di kawasan Jalan Kantor Bupati, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Senin (29/9/2025).
Menurut hasil pantauan lapangan seorang jurnalis, kendaraan tersebut terlihat jelas membawa muatan kayu olahan yang diduga hasil aktivitas pengolahan kayu di sebuah sawmill. Lokasi itu diketahui beroperasi sebagai tempat penumpukan kayu bahan jadi yang menjadi sorotan masyarakat karena diduga tidak memiliki keterbukaan terkait izin maupun legalitas.
Kehadiran kendaraan bermuatan kayu olahan tersebut memantik diskusi di ruang publik. Banyak pihak mempertanyakan mengapa aktivitas yang diduga sarat kejanggalan bisa berlangsung tanpa adanya tindakan tegas dari aparat kepolisian setempat.
Menindaklanjuti temuan ini, awak media mencoba melakukan konfirmasi kepada Kapolres Kampar. Namun, jawaban yang diterima justru menimbulkan tanda tanya baru. Dalam sebuah rekaman video yang diterima redaksi, terdengar pernyataan yang terkesan membantah adanya aktivitas sawmill yang diberitakan media, meskipun dokumentasi atas peristiwa tersebut sudah dilakukan sebelumnya.
Kondisi ini memunculkan kesan kurangnya transparansi dalam penanganan informasi publik. Padahal, keterbukaan merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat.
Sejumlah warga menilai bahwa respons Polres Kampar belum mencerminkan komitmen penegakan hukum secara profesional. Bahkan, ada suara publik yang menyebut Kapolda Riau seakan menutup mata dan telinga atas persoalan ini.
“Publik berharap ada langkah konkret. Jangan sampai kesan pembiaran dan ketertutupan informasi justru mencoreng citra institusi kepolisian,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Desakan agar Polda Riau mengambil langkah tegas terhadap Polres Kampar pun mengemuka. Masyarakat menuntut adanya transparansi dalam penanganan kasus dugaan aktivitas sawmill ilegal, khususnya terkait mobil bermuatan kayu olahan yang sempat didokumentasikan di Desa Tarai Bangun.
Kasus ini menegaskan kembali pentingnya prinsip keterbukaan informasi publik. Tanpa transparansi, kecurigaan publik terhadap aparat akan terus tumbuh, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Kini, publik menunggu langkah Polda Riau dalam merespons sorotan yang kian menguat atas dugaan ketidaktransparanan Polres Kampar.
Jurnalis: Indrasyarial, S.
Red/Tim*
