Borneonews24.com | Pelalawan, Riau – Dugaan praktik penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Pelalawan. SPBU bernomor 14-283-690 yang berlokasi di Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, menjadi sorotan publik setelah beredarnya informasi terkait dugaan pengisian BBM bersubsidi kepada kendaraan yang diduga tidak sesuai ketentuan.
Peristiwa tersebut disebut terjadi pada Senin, 23 Februari 2026, sekitar pukul 17.35 WIB. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber di lingkungan sekitar, terlihat kendaraan jenis cold diesel roda enam berwarna kuning dengan bak tertutup terpal hitam, serta satu unit mobil box berwarna hijau-putih, melakukan pengisian BBM di SPBU tersebut.
Sejumlah sumber menyebutkan bahwa SPBU 14-283-690 diduga kerap melayani pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite maupun Solar kepada kendaraan dengan tangki modifikasi, termasuk menggunakan jeriken dalam jumlah besar. Praktik tersebut diduga berlangsung baik siang maupun malam hari.
Sebagaimana diketahui, distribusi BBM bersubsidi diatur secara ketat dalam regulasi pemerintah guna memastikan tepat sasaran.
Penyalahgunaan distribusi BBM subsidi berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengatur sanksi pidana bagi setiap pihak yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.
Jika dugaan tersebut terbukti, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sejumlah warga mengaku kecewa lantaran kerap tidak kebagian BBM saat hendak melakukan pengisian untuk kebutuhan kendaraan pribadi. Kondisi tersebut memicu pertanyaan publik terkait pengawasan distribusi BBM subsidi di wilayah tersebut.
“Kadang masyarakat yang benar-benar butuh justru tidak kebagian. Tapi kendaraan besar bisa isi berulang,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Publik pun mempertanyakan efektivitas pengawasan dari aparat penegak hukum (APH) setempat serta instansi pengawas migas.
Tim media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada manajer SPBU 14-283-690 melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Kapolsek Pangkalan Kuras, Rinaldi Parlindungan, melalui pesan singkat dan panggilan telepon. Hingga Selasa, 24 Februari 2026, belum diperoleh jawaban atau klarifikasi resmi dari pihak kepolisian setempat.
Sikap tidak memberikan respons tersebut semakin memunculkan spekulasi di tengah masyarakat, yang berharap adanya transparansi dan tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran.
Masyarakat meminta aparat penegak hukum, termasuk jajaran Polres Pelalawan dan Polda Riau, serta instansi pengawas migas untuk turun langsung melakukan inspeksi dan audit distribusi BBM di SPBU tersebut.
Pengawasan distribusi BBM subsidi merupakan tanggung jawab bersama antara operator SPBU, aparat penegak hukum, serta lembaga pengawas terkait guna memastikan hak masyarakat tidak dirugikan.
Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada keterangan resmi dari pihak SPBU maupun kepolisian terkait dugaan tersebut. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai dengan prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.
Tim – Liputan/Ind.
Red/Tim*
