Borneonews24.com | PONTIANAK — Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, SH, menilai permohonan penundaan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diajukan PT Makmur Prima Lestari (PT MPL) kepada DPRD Kabupaten Sekadau perlu dipertanyakan dari sisi dasar hukum dan prosedurnya. Herman mengatakan, permohonan tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar […]