Borneonews24.com||Jakarta – Kasus penyelundupan 5 ton ikan impor ilegal oleh PT OMU yang berhasil digagalkan Karantina Bandara Soekarno-Hatta menjadi sorotan tajam atas lemahnya pengawasan perdagangan di Indonesia. Pelanggaran ini tidak hanya mencederai kedaulatan perikanan nasional tetapi juga berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup nelayan lokal.
Sebanyak 5 ton ikan impor masuk tanpa izin dari Kementerian Perdagangan dan prosedur karantina sesuai dengan Pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. PT OMU juga diduga memalsukan dokumen untuk mengelabui pengawasan di kawasan pabean. Tindakan ini berpotensi dikenai ancaman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar.
Selain itu, pelanggaran ini bertentangan dengan Pasal 57 Undang-Undang Perdagangan yang mengatur persetujuan impor. Pelanggaran ini dapat dikenai pidana hingga 3 tahun penjara dengan denda maksimal Rp3 miliar. Fakta bahwa ikan tersebut tidak disimpan di kawasan berikat menegaskan bahwa penyelundupan ini bersifat sistematis.
Masuknya ikan impor ilegal mengancam keberlangsungan nelayan lokal. Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan, mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas. “Ikan ilegal seperti ini menghancurkan pasar lokal dan membuat nelayan sulit bersaing. Pemerintah harus serius menjaga kedaulatan pangan di sektor perikanan,” ujarnya.
Kasus ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan berbasis risk management dan post-audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2020. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) diharapkan meningkatkan pengawasan untuk memastikan tata niaga berjalan sesuai aturan.
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat menanti langkah konkret untuk membangkitkan sektor perikanan nasional. Perlindungan terhadap nelayan lokal, peningkatan daya saing produk lokal, dan penghentian praktik impor ilegal harus menjadi prioritas.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT OMU belum memberikan klarifikasi, sementara Karantina Bandara Soekarno-Hatta masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Sumber : Rn
Editor/GN
