Borneonews24.com, Riau – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI),di Kelurahan Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, semakin mendapat sorotan publik. Dugaan kuat bahwa aktivitas tambang ini melanggar peraturan perundang-undangan semakin mengemuka, terutama terkait penggunaan BBM subsidi,yang berdampak buruk pada lingkungan sosial dan ekonomi setempat.(27/9).
Laporan di lapangan menunjukkan bahwa puluhan jeriken berisi solar bersubsidi ditemukan di sekitar lokasi tambang. BBM tersebut diduga digunakan untuk mendukung operasional mesin-mesin berat, seperti ekskavator dan pompa air diesel, yang berfungsi dalam penambangan emas ilegal. Hal ini diyakini menjadi salah satu penyebab kelangkaan BBM bersubsidi di wilayah Kuansing, memicu keresahan masyarakat.
Keberadaan PETI di Muara Lembu tidak hanya merugikan dari sisi ekonomi, tetapi juga memicu kerusakan lingkungan yang parah. Aktivitas penambangan yang tidak terkontrol menyebabkan degradasi lahan, pencemaran air, dan potensi longsor. Lingkungan sosial pun terdampak, di mana ketidakadilan distribusi hasil tambang menciptakan ketegangan di masyarakat lokal.
Selain itu, aktivitas ilegal ini merugikan negara melalui hilangnya potensi penerimaan pajak. Di satu sisi, keuntungan tambang emas dinikmati segelintir pihak, sementara di sisi lain, masyarakat sekitar dan negara menanggung dampak negatif yang besar
Aktivitas PETI di Singingi diduga melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020,tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,Pelaku PETI dapat dikenai Pasal 158 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Selain itu, penadah hasil tambang ilegal juga dapat dijerat dengan Pasal 161 UU Minerba yang mengatur sanksi bagi mereka yang menerima atau menjual hasil tambang tanpa izin.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polsek Singingi dan Polres Kuansing belum memberikan pernyataan resmi terkait tindakan yang akan diambil untuk mengatasi PETI di wilayah tersebut.
Pemerintah daerah dan pihak kepolisian didesak untuk lebih proaktif dalam menangani aktivitas PETI ini. Pembentukan Satgas Penanggulangan PETI menjadi salah satu solusi yang diusulkan agar ada kerja terorganisir, lintas sektor, dan komprehensif dalam mengatasi persoalan ini. Selain itu, pengawasan ketat di SPBU diharapkan mampu menekan penggunaan BBM bersubsidi untuk kegiatan ilegal.
Masyarakat setempat mengungkapkan kekhawatiran bahwa aktivitas PETI ini seolah tak tersentuh hukum. “Tiga unit rakit PETI ini milik Bandot, seorang warga asal Jawa Medan yang tinggal tidak jauh dari Puskesmas Muara Lembu,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Dengan situasi yang semakin genting, diperlukan langkah cepat dan tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menghentikan aktivitas PETI yang terus menggerogoti sumber daya alam dan mengancam masa depan wilayah tersebut.
Penulis:Indra Syarial
Editor:Tim Redaksi
