Borneonews24.com | PONTIANAK – Penyidikan dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menjadi perhatian publik. Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, mengingatkan penyidik agar tidak terburu-buru mengategorikan perkara tersebut sebagai tindak pidana korupsi sebelum seluruh unsur hukumnya terpenuhi.(13/11).
Menurut Herman, persoalan mendasar yang harus dijawab penyidik adalah status hukum dana CSR yang dipersoalkan. Mulai dari sumber pendanaan, kepemilikan, mekanisme penyaluran, hingga kemungkinan keterkaitannya dengan keuangan negara.
Ia menjelaskan, dana CSR pada prinsipnya merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pelaksanaannya dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
“Dana CSR pada dasarnya merupakan dana perusahaan. Karena itu, harus dibedakan terlebih dahulu antara kekayaan perusahaan swasta dengan keuangan negara. Jangan sampai persoalan penyimpangan pengelolaan dana langsung diberi label tindak pidana korupsi tanpa pengujian unsur hukumnya,” ujar Herman.
Ia menilai, asal-usul dana menjadi faktor penting dalam menentukan konstruksi hukum perkara. Dana yang berasal dari perusahaan swasta, tidak masuk ke kas negara atau daerah, dan tidak memiliki hubungan dengan kekayaan negara perlu dibedakan dari dana yang secara hukum termasuk dalam lingkup keuangan negara.
Keterlibatan pejabat daerah dalam kepanitiaan kegiatan, menurut Herman, juga tidak serta-merta mengubah status dana CSR perusahaan swasta menjadi keuangan negara.
Penyidik perlu menelusuri hubungan hukum para pihak, aliran dana, kewenangan masing-masing pihak, serta perbuatan yang diduga melanggar hukum.
Herman juga mengingatkan bahwa unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam delik korupsi yang mensyaratkannya harus dibuktikan berdasarkan ketentuan hukum dan alat bukti yang sah.
Jika dugaan penyimpangan hanya berkaitan dengan pengelolaan dana milik perusahaan swasta, aparat penegak hukum perlu mengkaji kemungkinan penerapan ketentuan pidana lain yang lebih sesuai, seperti penggelapan, penipuan, atau perbuatan melawan hukum lainnya apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Meski demikian, ia menegaskan dana CSR perusahaan swasta bukan berarti kebal dari proses hukum. Apabila ditemukan keterkaitan dengan keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, suap, atau tindak pidana korupsi lainnya, aspek tersebut tetap harus diperiksa secara objektif.
Herman meminta Kejati Kalbar menjelaskan konstruksi hukum perkara secara transparan. Penyidik, kata dia, tidak cukup hanya mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan, tetapi juga harus mampu menerangkan sumber dana dan dasar penerapan pasal yang digunakan.
“Penegakan hukum harus berlandaskan asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Setiap dugaan tindak pidana harus dibuktikan berdasarkan unsur hukum dan alat bukti, bukan sekadar asumsi,” tegasnya.
Hingga kini, persoalan dana CSR Napak Tilas Ketapang menyisakan pertanyaan penting mengenai sumber pendanaan, mekanisme penggunaan, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
Pandangan Herman merupakan analisis hukum seorang pengamat dan bukan kesimpulan yang mengikat penyidik maupun pengadilan. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan proses peradilan berdasarkan bukti yang sah.
Pada akhirnya, publik menunggu penjelasan Kejati Kalbar mengenai konstruksi perkara tersebut. Transparansi sumber dana dan pembuktian unsur pidana menjadi bagian penting agar penanganan perkara berjalan profesional, proporsional, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
By/Dr.Herman Hofi Munawar,SH
Red/GN*
