Borneonews24.com | SAMBAS – Sebagai bentuk kepedulian terhadap situasi dan kondisi kawasan perbatasan pascakejadian di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Tim JAGA SAMBAS melaksanakan pemantauan langsung di kawasan pintu masuk perbatasan Indonesia–Malaysia, Sabtu (7/11/2026).

JAGA SAMBAS: Wajah Negara di Perbatasan Harus Dijaga, Jangan Biarkan Masyarakat Kehilangan Kepastian.

Pemantauan tersebut merupakan wujud kepedulian sekaligus komitmen masyarakat sipil dalam mengawal fungsi PLBN Aruk, memperkuat pengawasan kawasan perbatasan, serta memastikan kepentingan masyarakat tidak menjadi korban akibat persoalan yang terjadi.

 

Bagi masyarakat perbatasan, PLBN Aruk bukan sekadar bangunan pemeriksaan keimigrasian dan kepabeanan. Lebih dari itu, PLBN merupakan wajah negara, simbol kedaulatan bangsa, pintu gerbang Indonesia, sekaligus jalur penting mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.

 

JAGA SAMBAS menegaskan bahwa wajah negara di kawasan perbatasan harus dijaga. Oleh karena itu, otoritas terkait diminta segera mengambil langkah konkret untuk memberikan kejelasan dan membuka kembali akses PLBN Aruk agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku.

 

“Kami meminta kepada seluruh otoritas terkait agar segera memberikan kejelasan dan mengambil langkah nyata untuk membuka serta memfungsikan kembali PLBN Aruk. Jangan sampai persoalan yang terjadi justru berdampak panjang terhadap masyarakat perbatasan dan menghambat aktivitas lintas negara yang selama ini menjadi bagian penting kehidupan masyarakat,” tegas JAGA SAMBAS.

 

Menurut JAGA SAMBAS, penyelesaian persoalan di kawasan perbatasan harus dilakukan melalui koordinasi antarlembaga, pendekatan hukum, komunikasi diplomatik, serta tetap menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia.

 

Jangan sampai persoalan yang melibatkan pihak-pihak tertentu mengakibatkan kepentingan masyarakat luas terabaikan. Masyarakat perbatasan membutuhkan kepastian, pelayanan, keamanan, dan perlindungan dari negara.

 

PERBATASAN BUKAN WILAYAH YANG BOLEH DIBIARKAN TANPA KEPASTIAN

 

JAGA SAMBAS menilai pengelolaan kawasan perbatasan harus mengedepankan kepastian hukum, keamanan, pelayanan publik, serta kepentingan nasional.

 

Keberadaan PLBN Aruk memiliki arti strategis, bukan hanya sebagai fasilitas pelayanan lintas batas, tetapi juga sebagai representasi kehadiran negara di wilayah terdepan Indonesia.

 

Karena itu, persoalan yang terjadi harus segera diselesaikan secara bijaksana, terukur, dan bertanggung jawab. Pemerintah serta seluruh instansi berwenang diharapkan tidak membiarkan kondisi ini berlarut-larut tanpa kejelasan.

 

JAGA SAMBAS berharap negara benar-benar hadir menjaga wajah Indonesia di perbatasan. Kedaulatan harus ditegakkan, keamanan harus dijamin, dan kepentingan masyarakat perbatasan harus tetap menjadi prioritas.(*/Red)