Borneonews24.com | MERANGIN, JAMBI — 5 November 2026 – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, dugaan aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan Desa Nibung, Kecamatan Batang Mesumai, menjadi sorotan setelah awak media menemukan indikasi penggunaan dua unit mesin dompeng dan satu unit alat berat jenis excavator merek ZOOMLION.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah Kabupaten Merangin. Pasalnya, kegiatan penertiban dan patroli yang selama ini dilakukan aparat kepolisian diharapkan mampu menekan aktivitas PETI hingga ke tingkat lapangan.
Berdasarkan penelusuran awak media BORNEONEWS24.com, keberadaan dua unit mesin dompeng yang diduga digunakan untuk kegiatan penambangan emas serta satu unit excavator di kawasan tersebut menjadi indikasi yang perlu segera ditelusuri oleh aparat penegak hukum.
Dalam informasi yang dihimpun, aktivitas tersebut diduga berkaitan dengan seseorang bernama Toni, yang disebut-sebut merupakan warga kawasan Trans. Namun, identitas, keterlibatan, serta dugaan perannya dalam aktivitas pertambangan tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Persoalan PETI di Merangin bukan sekadar menyangkut aktivitas ekonomi masyarakat, melainkan juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, perlindungan lingkungan hidup, serta potensi kerugian negara.
Penggunaan mesin dompeng dan alat berat dalam kegiatan pertambangan tanpa izin perlu mendapat perhatian serius. Apabila benar digunakan untuk aktivitas PETI, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, perubahan bentang alam, pencemaran air, serta sedimentasi yang dapat berdampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar.
Awak media menyebutkan bahwa informasi mengenai dugaan aktivitas PETI yang dikaitkan dengan nama Toni telah beberapa kali dipublikasikan. Namun, hingga pemberitaan ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi mengenai perkembangan penanganan ataupun tindakan hukum terhadap dugaan aktivitas tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan masyarakat: apakah informasi mengenai dugaan aktivitas PETI di Desa Nibung telah ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan, penyelidikan, atau langkah penegakan hukum lainnya?
Meski demikian, belum adanya informasi penindakan yang diketahui publik tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai bentuk pembiaran. Kepastian mengenai langkah aparat hanya dapat diperoleh melalui penjelasan resmi dan hasil pemeriksaan pihak berwenang.
Masyarakat berharap Polres Merangin, Polsek Bangko, serta Polda Jambi segera melakukan pengecekan langsung terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas PETI di Desa Nibung, Kecamatan Batang Mesumai.
Pengecekan tersebut penting untuk memastikan apakah dua unit mesin dompeng dan alat berat excavator yang ditemukan benar digunakan dalam kegiatan pertambangan emas tanpa izin.
Selain pemeriksaan lokasi, aparat juga diharapkan menelusuri asal-usul alat berat, kepemilikan mesin, legalitas kegiatan pertambangan, serta pihak-pihak yang diduga memiliki hubungan dengan aktivitas tersebut.
Penanganan yang profesional dan transparan diperlukan agar tidak muncul persepsi tebang pilih dalam penegakan hukum, terutama terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
Publik juga meminta agar komitmen pemberantasan PETI yang disampaikan jajaran kepolisian, termasuk Kapolri dan Kapolda Jambi, diwujudkan melalui langkah konkret, bukan sebatas patroli dan imbauan.
Penegakan Hukum Harus Berdasarkan Fakta dan Alat Bukti
Secara hukum, aktivitas pertambangan tanpa izin dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui peraturan perundang-undangan berikutnya.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang.
Namun, penerapan ketentuan pidana harus didasarkan pada hasil penyelidikan, alat bukti, unsur tindak pidana, serta proses hukum yang sah. Keberadaan alat berat atau mesin dompeng semata tidak otomatis membuktikan seseorang melakukan tindak pidana.
Dalam konteks ini, informasi yang disampaikan media dapat menjadi bahan awal bagi aparat untuk melakukan penelusuran. Akan tetapi, pembuktian tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, BORNEONEWS24.com mendorong aparat penegak hukum agar memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganan dugaan aktivitas PETI di Desa Nibung.
Media ini juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Toni maupun pihak-pihak lain yang disebut atau diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersebut, termasuk pemilik alat berat dan pihak yang berkepentingan.
Demikian pula kepada Kapolres Merangin, Kapolsek Bangko, serta Kapolda Jambi, diharapkan dapat memberikan keterangan resmi mengenai apakah dugaan aktivitas PETI tersebut telah diketahui dan apakah langkah pemeriksaan maupun penindakan telah dilakukan.
Pemberitaan ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kepentingan publik, perlindungan lingkungan, dan tegaknya supremasi hukum.
Masyarakat kini menantikan langkah nyata aparat untuk memastikan dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Desa Nibung ditangani secara objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu.
(TIM INVESTIGASI) BORNEONEWS24.com.
