Borneonews24.com | KETAPANG – Dugaan praktik pencaloan perkara hukum yang menyeret seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Ketapang berinisial M menjadi sorotan publik. Kasus ini mencuat setelah beredarnya rekaman percakapan telepon yang diduga memuat permintaan uang sebesar Rp300 juta kepada seorang warga Kecamatan Manis Mata berinisial SD.
Berdasarkan informasi dan narasi rekaman yang dimiliki Media, M diduga menawarkan bantuan untuk mengurus perkara hukum yang sedang dihadapi SD. Dalam percakapan tersebut, M juga terdengar menyebut sejumlah nama petinggi TNI dan Polri yang diklaim memiliki kemampuan membantu penyelesaian perkara.(4/11).
Bahkan, dalam percakapan itu terdapat dugaan pernyataan bahwa perkara dapat dibuat aman apabila sejumlah uang disiapkan untuk keperluan pengurusan. Namun, kebenaran klaim mengenai keterlibatan atau akses kepada pejabat institusi tersebut masih perlu diverifikasi secara independen.
Informasi yang beredar menyebutkan, SD diduga telah mengirimkan uang dengan total Rp300 juta melalui delapan kali transaksi transfer ke dua rekening atas nama IS dan HR. Salah satu penerima transfer disebut-sebut merupakan mantan sopir pribadi M.
Rangkaian informasi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai dugaan penyalahgunaan pengaruh, praktik percaloan perkara, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam aliran dana tersebut.
Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan ini tidak hanya menyangkut perilaku individu, tetapi juga menyentuh integritas lembaga legislatif dan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Karena itu, aparat penegak hukum diharapkan melakukan penelusuran secara profesional, termasuk memeriksa keaslian rekaman, mengidentifikasi aliran dana, meminta keterangan para pihak yang disebut, serta memastikan apakah benar terdapat upaya memengaruhi penanganan perkara.
Di sisi lain, M dan pihak-pihak yang namanya disebut dalam informasi tersebut perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab. Hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan maupun kepastian hukum atas dugaan tersebut.
Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Namun, transparansi dan penelusuran menyeluruh diperlukan agar dugaan serius ini memperoleh kejelasan hukum dan tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.(*/Red)
