Borneonews24.com | Kalimantan Barat – Kerap terjadi kecelakaan lalulintas di jalan raya yang diakibatkan oleh jalan berlubang dan minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) dan marka jalan.
Pasal 273 UU LLAJ menjadi instrumen penting bagi masyarakat untuk menuntut keadilan dalam berkendara secara aman dan nyaman di jalan raya. Pasal ini mengatur sanksi pidana dan denda bagi penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki kerusakan yang menyebabkan kecelakaan.
Penyelenggara dalam hal ini adalah Gubernur melalui PUPR, Bupati dan semua instrumen Pemerintah berhak bertanggung jawab.
Adapun sanksi pidana dan denda bagi penyelenggara jalan:
• *Korban Luka Ringan atau Kerusakan Barang:*
Pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda 12 juta.
• *Korban Luka Berat:*
Pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda 24 juta.
• *Korban Meninggal Dunia:*
Pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda 120 juta.
• *Tidak Memberi Tanda atau Rambu:*
Pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda 1,5 juta.
Pasal 24 UU LLAJ mewajibkan penyelenggara jalan untuk segera memperbaiki kerusakan jalan yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Jika tidak, mereka dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sebagaimana termaktub di atas.
Ketua Lidik Krimsus RI menegaskan, bahwa Keamanan di Jalan Raya bukan hanya soal Jalan aspal yang mulus melainkan juga aspek inklusivitas dan ornamen jalan yang memadai. Pasal 35 UU LLAJ mewajibkan adanya marka, alat pemberi isyarat lampu lintas (APILL), serta fasilitas penunjang lain sampai penerangan jalan umum (PJU) yang tidak berfungsi dengan baik.
H. Badrun menegaskan bahwa, “Penerangan Jalan Umum (PJU) bukan hanya sekedar hiasan kota saja. Jalanan yang terang sangat membantu pengendara menghindari lubang di malam hari juga dapat menekan risiko begal di tengah jalan yang sepi dari pemukiman warga. Intinya PJU adalah musuh utama kejahatan”.
Di samping itu juga, Ketua Lidik Krimsus RI DPP Kalimantan Barat ini juga mengingatkan kepada perusahaan yang mengangkut barang muatan berlebihan seperti galian C, bauksit, buah biji sawit atau kernel dengan menggunakan roda 6 atau lebih, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan; siapapun yang dengan sengaja merusak fungsi jalan, seperti galian ilegal atau mengangkut beban berlebihan Over Dimension Over Loading (ODOL), terancam pidana 18 bulan atau denda 1,5 miliar.
“Hak atas rasa aman adalah hak dasar masyarakat. Kita harus pastikan bahwa Jalan Raya kita aman dan nyaman untuk semua pengguna.” Tegasnya.
Masyarakat diminta harus aktif dan tidak ragu untuk melaporkan kerusakan Jalan kepada pihak terkait dan menuntut keadilan jika terjadi kecelakaan akibat jalan rusak. Dengan demikian diharapkan Jalan Raya dapat menjadi lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna.
