Borneonews24.com | Jakarta, Prokopim — Upaya pemekaran wilayah Kabupaten Ketapang memasuki fase strategis setelah pemerintah daerah resmi menyerahkan dokumen lengkap usulan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI, Rabu (3/12/2025).
Tiga DOB yang diusulkan—Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, Kabupaten Hulu Aik, dan Kabupaten Matan Hulu—dinilai sebagai daerah dengan potensi pertumbuhan tinggi namun membutuhkan percepatan pembangunan melalui rentang kendali pemerintahan yang lebih efektif.
Dalam audiensi bersama Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Bupati dan Wakil Bupati Ketapang memaparkan urgensi pemekaran sekaligus menyerahkan dokumen resmi yang telah disempurnakan. Kegiatan turut dihadiri perwakilan Pemprov Kalbar, Anggota DPRD Provinsi Kalbar Rasmidi, serta unsur masyarakat.
Bupati Ketapang menyampaikan bahwa pemekaran wilayah merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan publik, khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses. “Pemekaran bukan sekadar pemisahan wilayah, melainkan langkah sistematis untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI, Wakil Bupati Ketapang menegaskan bahwa seluruh persyaratan pemekaran telah dipenuhi sesuai ketentuan. Ia menjelaskan bahwa luasnya wilayah Ketapang yang hampir menyamai satu provinsi di Jawa membuat distribusi pembangunan tidak maksimal. “Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat dan terjangkau. DOB adalah solusi strategis menuju pemerataan itu,” jelasnya.
Komisi II DPR RI menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi tersebut dan memastikan seluruh proses akan berjalan sesuai aturan, termasuk tahapan daerah persiapan dalam jangka waktu tiga tahun.
Pemkab Ketapang mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat untuk mengawal proses pemekaran demi pembangunan Ketapang yang lebih merata dan berkelanjutan.
Sumber : Teguh
Red/Gun*
