Borneonews24.com||Kampar, Riau – Selasa, 8 April 2025,Masyarakat Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dikejutkan dengan keberadaan sebuah gudang yang diduga menjadi pusat distribusi rokok ilegal di Jalan Bupati, Kubang Raya. Aktivitas yang telah berlangsung cukup lama ini diduga luput dari penindakan serius Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polres Kampar dan Polsek Tambang yang wilayah hukumnya mencakup lokasi tersebut.
Hasil penelusuran tim media ini mengungkap bahwa kendaraan roda empat kerap terlihat keluar-masuk gudang tersebut tanpa hambatan, membawa rokok yang tidak dilengkapi pita cukai. Jika dibiarkan, peredaran rokok ilegal ini berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah akibat kebocoran penerimaan cukai.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa aktivitas ini diduga dikendalikan oleh seseorang bernama Fahmi, yang dikenal sebagai pemain besar dalam distribusi rokok ilegal di wilayah tersebut. Gudang yang diduga menjadi pusat aktivitas distribusi ini disebut beroperasi setiap hari dengan tingkat intensitas tinggi.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai peran dan ketegasan Polda Riau di bawah kepemimpinan Kapolda Irjen Pol Herry Heryawan. Masyarakat mempertanyakan mengapa aparat setempat seolah membiarkan aktivitas ilegal ini berlangsung tanpa upaya penindakan yang jelas dan tegas.
“Di wilayah yang begitu dekat dengan markas Polsek Tambang, aktivitas distribusi rokok ilegal seperti ini justru terkesan dilindungi. Kami menuntut ketegasan dari aparat kepolisian, terutama dari Polda Riau, untuk mengusut dan menangkap aktor utama dalam jaringan ini,” ujar Desi Novitasari, narasumber media ini.
Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, pelanggaran terhadap ketentuan peredaran rokok tanpa pita cukai merupakan tindak pidana.
Pasal 54 menyatakan:
“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”
Sementara Pasal 56 menyebut:
“Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, atau menukar barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai.”
Tim media ini mendesak agar Bea Cukai, Pemerintah Kabupaten Kampar, serta Polres Kampar bertindak tegas, profesional, dan tidak tebang pilih. Penegakan hukum semestinya tidak hanya menyasar pengecer kecil, melainkan juga menyentuh aktor utama atau mafia besar yang menjadi akar dari peredaran rokok ilegal.
“Jangan hanya menangkap pedagang kecil. Mafia besar dari luar daerah seperti Batam yang memasok barang haram ini juga harus ditindak,” tambah Desi.
Aktivitas rokok ilegal yang terus beroperasi tanpa sentuhan hukum adalah bentuk pengabaian terhadap keadilan fiskal dan pelanggaran serius terhadap aturan negara. Diharapkan Polda Riau dan jajaran tidak abai terhadap situasi yang jelas-jelas merugikan negara dan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Sumber : Desi /Indrasyarial
Editor/Gugun
