Borneonews24.com||Pontianak, 6 Februari 2025 – Kalimantan Barat saat ini menghadapi situasi yang dapat dikategorikan sebagai darurat agraria, dengan meningkatnya konflik tanah antara masyarakat lokal dan perusahaan perkebunan, khususnya di sektor kelapa sawit. Ketegangan terjadi hampir di berbagai daerah akibat penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria yang tidak berkeadilan.
Persoalan utama yang dihadapi masyarakat desa adalah penyerobotan lahan yang dilakukan perusahaan perkebunan, termasuk operasi di luar Hak Guna Usaha (HGU) yang seharusnya menjadi batas legal penggunaan lahan. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa pengambilalihan lahan secara ilegal semakin marak, tanpa adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah (Pemda) maupun aparat penegak hukum (APH).
Selain mengancam sumber penghidupan masyarakat desa, konflik agraria juga berdampak pada kerusakan lingkungan yang parah. Banjir besar yang melanda beberapa kabupaten baru-baru ini diduga merupakan akibat dari eksploitasi lahan secara masif oleh perusahaan-perusahaan perkebunan. Jika tidak ada upaya mitigasi yang serius dari Pemda, banjir semacam ini akan menjadi ancaman tahunan yang semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat lokal.
Pengamat hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menilai bahwa konflik agraria yang terjadi di Kalimantan Barat adalah dampak dari regulasi yang tidak berpihak pada masyarakat lokal.
“Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan agraria yang saat ini cenderung menguntungkan korporasi. Perusahaan diberikan keleluasaan mengelola lahan dalam skala besar, sementara hak-hak masyarakat adat dan petani sering kali terabaikan,” ujar Dr. Herman dalam wawancara eksklusif.
Menurutnya, salah satu akar masalah utama adalah lemahnya pengawasan terhadap izin usaha perkebunan serta ketidaktransparanan dalam penerbitan HGU. Banyak kasus di mana perusahaan beroperasi di luar area yang diberikan izin, bahkan menguasai tanah yang secara hukum masih dalam status sengketa.
“Kita perlu mekanisme pengawasan yang lebih ketat, termasuk audit independen terhadap kepemilikan lahan oleh perusahaan. Jika terbukti ada pelanggaran, maka harus ada sanksi tegas, bukan justru pembiaran seperti yang sering terjadi saat ini,” tegasnya.
Dr. Herman juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil terhadap kasus-kasus kriminalisasi masyarakat yang mempertahankan hak atas tanah mereka. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi warga yang menjadi korban ketimpangan agraria.
“Jangan sampai negara justru menjadi alat kepentingan korporasi. Negara harus hadir untuk melindungi hak masyarakat yang selama ini menjadi korban ketimpangan agraria. Jika konflik ini dibiarkan, bukan hanya masyarakat yang dirugikan, tetapi stabilitas sosial dan ekonomi daerah juga akan terancam,” tegas Dr. Herman.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa reforma agraria sejati harus segera dijalankan agar masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati dan kelola. Jika tidak, konflik yang berlarut-larut ini bisa berubah menjadi krisis sosial yang lebih besar.
Kondisi darurat agraria di Kalbar membutuhkan tindakan nyata dari pemerintah dan APH untuk mengurai persoalan hukum yang terjadi. Sejumlah langkah yang dapat dilakukan antara lain:
Penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang beroperasi di luar HGU atau diduga melakukan penyerobotan tanah.
Penyelesaian sengketa tanah secara adil dengan melibatkan masyarakat adat dan petani sebagai pemegang hak ulayat.
Moratorium izin perkebunan baru di wilayah yang masih menjadi sengketa dengan masyarakat lokal.
Pemulihan lingkungan untuk mencegah dampak ekologis seperti banjir dan deforestasi yang semakin parah.
Evaluasi kebijakan agraria agar lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat desa, bukan hanya kepentingan korporasi.
Hingga saat ini, masyarakat desa di Kalbar masih menunggu langkah konkret dari Pemda dan APH untuk menyelesaikan persoalan agraria yang semakin pelik. Tanpa adanya tindakan nyata, ketimpangan ini berpotensi semakin tajam dan dapat memicu konflik sosial serta instabilitas politik di daerah.
Sumber : Herman Hofi Law(LBH)
Editor / Gugun
