Borneonews24.com | MERANGIN, JAMBI – Pengerjaan proyek pembangunan saluran drainase di RT 12 Kampung Baru, Kelurahan Pasar Bangko, Kabupaten Merangin, menuai sorotan. Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025 itu diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis, meskipun pihak kelurahan menyatakan pekerjaan telah rampung 100 persen.
Pantauan di lokasi menunjukkan masih terdapat bagian lantai dasar drainase yang belum dilakukan pengecoran. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya pengurangan material dalam proses pengerjaan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp72.940.000. Pekerjaan dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan Merangin Mandiri.
Lurah Pasar Bangko, Kismadi, saat dikonfirmasi mengakui bahwa proyek tersebut telah dinyatakan selesai seluruhnya.
“Iya, sudah 100 persen. Mampunya pengawasan kami cuma itu, dan kami anggap sesuai spesifikasi,” ujarnya.
Namun ketika disinggung terkait temuan lantai drainase yang belum dicor, Kismadi menyebut hal tersebut merupakan kelalaian pihak pelaksana.
“Kami terus datang mengontrol ke situ. Kalau hasilnya ada temuan, berarti ada kecerobohan dalam pekerjaan. Secara logika, siapa tuan rumah yang ingin pekerjaan rumahnya dibuat buruk? Kami juga ingin puas dengan hasil kerja itu,” katanya.
Sebagai pemilik pekerjaan, Kismadi menegaskan akan memanggil pihak pelaksana kegiatan untuk meminta klarifikasi atas hasil pekerjaan yang dinilai mencoreng nama baik kelurahan.
“Bisa marah saya dibuatnya. Jangan selama ini selalu mengiyakan akan dikerjakan sebaik mungkin. Akan saya panggil dan minta pertanggungjawaban,” tegasnya.
Sementara itu, Aris selaku Ketua Ormas Merangin Mandiri hingga berita ini dipublikasikan belum berhasil dikonfirmasi. Nomor telepon yang biasa digunakan tidak aktif. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi guna menjaga prinsip keberimbangan informasi (cover both sides).
Dugaan Pelanggaran dan Aspek Hukum
Apabila terbukti terjadi pengurangan volume atau spesifikasi material yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB), maka terdapat sejumlah ketentuan hukum yang berpotensi dilanggar, di antaranya:
Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mengatur kewajiban penyedia jasa untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan, mutu, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa pengguna dan penyedia jasa wajib memenuhi ketentuan kontrak kerja konstruksi.
Jika ditemukan unsur kerugian keuangan negara akibat pengurangan spesifikasi atau volume pekerjaan, maka dapat mengarah pada Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
Namun demikian, dugaan tersebut masih memerlukan audit teknis dan pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) maupun aparat penegak hukum guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran administratif maupun pidana.
Masyarakat setempat berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pekerjaan drainase tersebut, mengingat fungsi drainase sangat vital dalam mencegah genangan dan banjir di kawasan permukiman.
Redaksi membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak terkait apabila ingin memberikan klarifikasi tambahan atas pemberitaan ini.
Sumber ; Syarial
Red/Tim*
